Tahun Ini Pemerintah Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Pastikan Tidak Bakal Ada Spekulan Tanah

TAHUN ini pemerintah bakal mengumumkan lokasi pasti ibu kota baru.

Hal ini bersamaan dengan penyelesaian kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Hal ini disampaikan ‎langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ‎saat menghadiri diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

• Wiranto Ajak Mahfud MD Gabung Tim Hukum Nasional Pantau Ucapan Para Tokoh

"Kajian kami finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi juga tahun ini dilanjutkan dengan pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal ibu kota baru," ucap Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro juga menjamin tidak bakal ada aksi-aksi spekulasi harga tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ini lantaran hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan di mana lokasi ibu kota baru.

• Eggi Sudjana: Makar Artinya Makan Roti Bakar

Terlebih, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi menjadi kawasan ibu kota baru.

"Sampai hari ini kami belum putuskan di mana ibu kota baru akan dibangun, jadi pasti tidak akan ada spekulan tanah," tegas Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro menambahkan, nantinya ibu kota baru bakal mengusung tema smart, green, dan beautiful, di mana lahan-lahan yang menjadi kandidat ibu kota baru dipastikan lahan yang memang dikuasai pemerintah.

• Saksi Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet: Bohong Tidak Dilarang dalam Hukum Pidana

Dia mencontohkan, jika dibangun di Bukit Soeharto yang adalah ‎kawasan hutan lindung, pemerintah bakal mengembalikan kawasan itu sebagai hutan lindung, karena diketahui saat ini wilayah tersebut banyak digunakan secara tidak resmi, termasuk ada perkebunan sawit.

"Kalau ibu kota baru nantinya di wilayah lain yang adalah tanah hak guna usaha (HGU), diusahakan areal ini digunakan pihak swasta tapi HGU sudah habis, jadi bisa kita ambil," tuturnya‎.

"Pastinya lahan yang digunakan itu lahan yang dikuasai pemerintah, pemerintah landmarknya," imbuh Bambang Brodjonegoro.

• Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?

Sebelumnyaa, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah bakal membentuk lembaga atau badan khusus untuk mengurus pemindahan ibu kota.

"Yang pasti memang harus ada satu lembaga yang mengatur itu (pemindahan ibu kota). Nanti akan dibentuk," ucap Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5/2019).

Presiden Jokowi, lanjut Bambang Brodjonegoro, sudah menyetujui segera dibangun lembaga atau badan khusus pada tahun ini, setelah pemerintah memutuskan di mana ibu kota bakal dipindah.

• Terganggu Aksi Unjuk Rasa Saat Rekapitulasi Suara, KPU Merasa Seperti Setel Radio Terlalu Kencang