Tahun Ini Pemerintah Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Pastikan Tidak Bakal Ada Spekulan Tanah

Bambang Brodjonegoro menekankan, lembaga tersebut harus kuat landasan hukumnya, karena mengurusi beragam hal mulai dari penyiapan, perencanaan, pembangunan, hingga pengendalian infrastruktur.

"Lembaga ini di satu sisi harus kuat landasan hukumnya, karena nanti pekerja mereka banyak melibatkan swasta dan BUMN," papar Bambang Brodjonegoro.‎

"Lembaga ini juga harus fleksibel, punya orientasi bisnis yang baik, hingga dia bisa mempercepat pembangunan ibu kota baru," sambungnya.

• Ini Pidato Lengkap Eggi Sudjana Soal People Power yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar

Lantas, siapa saja orang-orang yang bakal mengisi lembaga tersebut? Bambang Brodjonegoro menjawab, orang-orangnya nanti kombinasi antara orang lama dan baru, termasuk melibatkan kementerian.

"Pastilah lembaga ini harus kombinasi. Yang jelas arahan Presiden jangan terlalu mengarah ke birokrat, karena nanti dikhawatirkan malah menjadi pelan dan kaku," paparnya.

Pemerintah telah memutuskan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan.

• Ferdinand Hutahaean Setuju Orasi Eggi Sudjana Isyaratkan Makar, tapi Sebaiknya Cukup Ditegur Saja

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menentukan lokasi yang pasti, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dalam membangun ibu kota baru nantinya, menerapkan konsep smart green yang tidak akan merusak lingkungan, terutama kawasan hutan.

"Presiden sudah tekankan (ramah lingkungan), hutan lindung tidak akan diganggu gugat," ucap Bambang Brodjonegoro.

• Eggi Sudjana Jadi Tersangka, BPN: Setiap Protes kepada Pemerintah Diarahkan ke Makar

Bambang Brodjonegoro mencontohkan, salah satu alternatif lokasi ibu kota negara adalah Bukit Soeharto yang berada di Kalimantan Timur, di mana secara visual tempat tersebut bukan lagi kawasan hutan lindung, karena terdapat tanaman kelapa sawit.

"Jadi kami akan kembalikan (hutan lindung). Wilayah lain, HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah habis, atau tidak digunakan sekian tahun, bisa kita manfaatkan," paparnya.

"Kami bukan akuisisi lahan, tapi menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah. Kami sampai hari ini tidak putuskan di mana lokasinya, supaya harga tidak naik," imbuhnya. 

• Jengkel Proses Perizinan Investasi Masih Bertele-tele, Jokowi Ancam Lakukan Ini

Sementara, keseriusan Jokowi memindahkan ibu kota yang diduga ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong mencari atau membeli properti di kawasan yang akan menjadi jantung baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasyim menjelaskan, pencarian properti di Palangkaraya melonjak drastis. Yang biasanya hanya 300 pencarian, menjadi 1.500 pencarian dalam satu hari.

"Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya meningkat lima kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota. Itu merujuk data April 2019," ungkap Ignasius di Kantor OLX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

• Pekan Depan Eggi Sudjana Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Makar