Harimau Jokowi Ancam Gugat POM TNI Jika Tak Klarifikasi Rekam Jejak Prabowo Subianto

PETRUS Selestinus, kuasa hukum Ormas Harimau Jokowi mengatakan, pihaknya memberikan waktu seminggu kepada Komandan Polisi Militer TNI Mayjen Dedy Iswanto, untuk memberikan klarifikasi kepada pihaknya.

Klarifikasi terkait rekam jejak calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto selama aktif sebagai prajurit TNI pada periode 1974 sampai 1998.

Ia mengatakan, jika Dedy tidak memberikan klarifikasi tersebut, maka pihaknya akan menggugat POM TNI sebagai institusi lewat praperadilan.

• Tangkis Serangan Fitnah, Jokowi Bakal Kasih Sepeda kepada Pihak yang Masih Menyebutnya Antek Asing

Hal itu disampaikan Petrus seusai mendatangi Puspom AD di Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

"Kita harus beri batas waktu ke PusPOM TNI. Kalau sampai dengan batas waktu satu minggu ini tidak ada jawaban, maka untuk kepentingan umum yang lebih besar, Harimau Jokowi akan menggugat praperadilan PusPOM TNI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur," kata Petrus.

Tidak hanya itu, Petrus mengatakan, jika praperadilan sampai berlangsung, ia akan meminta mantan Danjen Kopassus dan Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar untuk memberikan kesaksiannya terkait Prabowo Subianto, saat masih aktif menjadi prajurit TNI.

• Lima Fakta ART Bunuh Bayi yang Baru Dilahirkan, Potong Ari-ari Pakai Gunting Kuku Lalu Dibekap Kain

"Dan di dalam praperadilan kita minta Agum Gumelar harus bicara seperti yang diomongkan. Kita minta beliau jadi saksi. Kita minta hakim panggil Dewan Kehormatan Perwira yang waktu itu memeriksa Prabowo," tutur Petrus.

Sebelumnya, ormas Harimau Jokowi mendatangi Markas Pusat Polisi Militer (Puspom) Angkatan Darat di Jakarta Pusat pada Kamis (14/3/2019), untuk bertemu Komandan Polisi Militer TNI Mayjen Dedy Iswanto.

Namun, Ketua Umum Harimau Jokowi Saiful Huda Ems bersama kuasa hukum Harimau Jokowi Petrus Selestinus, tidak dapat bertemu Dedy, karena sedang berada di Markas Pusat Polisi Militer TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.

• Siapa yang Cocok Jadi Ketua Umum PSSI? Erick Thohir dan Ahok Menolak, Cak Imin Bersedia

Seusai mendatangi kantor tersebut, Saiful mengatakan bahwa kedatangannya ke Puspom adalah untuk bertemu Komandan POM TNI Mayjen Dedy Iswanto.

Saiful mengatakan, ia bersama sejumlah rekannya dari Harimau Jokowi ingin meminta klarifikasi terkait rekam jejak dan catatan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, selama menjadi perwira militer aktif.

"Harimau Jokowi sebagai ormas yang ingin berperan aktif untuk pemilu yang bersih, sehat, dan menginginkan pemimpin nasional yang berintegritas, mau mempertanyakan soal kejahatan Prabowo di masa dia menjadi Danjen Kopassus," tutur Saiful di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

• Fadli Zon Ungkap Kondisi Penjara Tempat Ahmad Dhani Mendekam, Tidur Saja Harus Gantian

Ia menyadari, capres memang sudah memenuhi syarat memiliki surat keterangan catatan kepolisian, dan dinyatakan tidak pernah tersangkut perkara pidana.

"Tapi perlu diingat, itu hanyalah periode ketika sudah tidak menjadi militer aktif. Sedangkan ketika Prabowo masih menjadi militer aktif, itu catatannya seharusnya ada di Puspom TNI yang berhak mengeluarkan itu. Karena itu, kita datangi Puspom TNI untuk minta penjelasan kenapa Prabowo sampai dipecat dari TNI. Seperti apa proses hukumnya," papar Saiful.

Selain itu, Saiful juga menyinggung pernyataan mantan Danjen Kopassus dan mantan Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, dalam cuplikan video yang viral beberapa waktu lalu, mengenai keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis pro demokrasi 1998.

• Fadli Zon Bilang Kasus Ahmad Dhani Operasi Politik untuk Rugikan Gerindra dan Prabowo-Sandi

"Kita Harimau Jokowi ingin minta kejelasan soal itu. Sejarah yang terpendam. Yang misterius itu sebenarnya seperti apa. Ingin membuka kembali seterang-terangnya seperti apa. Sehingga, masyarakat tidak salah memilih pemimpinnya dalam Pilpres," kata Saiful.

Saiful mengatakan, Harimau Jokowi melakukan hal tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menguak peristiwa sejarah terkait penculikan aktivis pro demokrasi 1998.

"Agar bisa menjadi jelas, sehingga masyarakat tidak lagi terbelah kepercayaannya tentang keterlibatan Prabowo. Karena kalau dibiarkan terus bahaya, kasihan bangsa ini. Bisa cekcok terus menerus kalau sejarah ini terus dipendam dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain," beber Saiful.

• Lima Kali Bertanding, Timnas Indonesia U-22 Menjelma Menjadi Tim Spesialis Imbang

Saiful mengatakan, sehari sebelumnya pada Rabu (13/3/2019) ia juga telah mengirimkan surat permohonan audiensi yang ditujukan ke Danpuspom TNI Mayjen Dedy Iswanto.

Surat tersebut telah diterima oleh petugas Puspom AD di jalan Veteran Jakarta Pusat, dan sedang diteruskan ke Markas Pusat Puspom TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam salinan surat Harimau Jokowi tertanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada Komandan POM TNI selaku penyidik Polisi Militer yang diterima Tribunnews.com dari Saiful, terdapat tiga poin permohonnan penjelasan, yakni:

• Disindir Wali Kota Cilegon, Rahmat Effendi: Saya Bangga Kota Bekasi Macet

1. Apakah selama Prabowo Subianto menjadi anggota TNI sejak 1974 sampai dengan 1998, terdapat tindakan kriminal yang dilakukan dan pernah diproses hukum oleh Puspom TNI?

2. Jika ada tindakan kriminal yang dilakukan dan pernah diproses hukum oleh Puspom TNI, maka mohon disebutkan tindakan kriminal dalam kasus apa saja.

3. Jika ada tindakan kriminal yang telah diproses hukum oleh Puspom TNI, maka mohon dijelaskan putusan yang telah diambil terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukan Prabowo Subianto.

• Diduga Selingkuh, Pertemuan Richie Five Minutes dan Vernita Syabilla Berawal dari Tinder

Permintaan penjelasan ini dimaksudkan sebagai wujud peran partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas, terlebih-lebih terkait dengan kepentingan rakyat untuk melahirkan pimpinan nasional yang berintegritas moral dan kejujuran yang tinggi, sebagai salah satu syarat melahirkan seorang negarawan dan pimpinan nasional salam pilpres.

Petugas Kantor Markas Puspom AD juga telah mengonfimasi surat permohonan audiensi dan kedatangan Harimau Jokowi tersebut saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (14/3/2019). (Gita Irawan)