Gubernur Papua Lukas Enembe Tegaskan Dukung Jokowi, Sebelum Picu KPK Kena Dena Adat Rp 10 Triliun

Ia meyakini, dengan pernyataannya yang akan mendukung Jokowi-Ma'ruf, maka seluruh rakyat Papua akan ikut mendukung pasangan petahana itu.

"Caranya saya bicara ini sudah, selesai, bungkus, semua ikut," kata dia.

Lukas yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua ini mengaku siap diberi sanksi oleh partainya karena berbeda sikap di Pilpres 2019.

Pasalnya, Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sanksi silakan saja," ujarnya.(Bagian tulisan ini selengkapnya lihat di link ini)

Simpatik ke Jokowi

Lebih lanjut, Gubernur Papua Lukas Enembe pernah menunjukkan rasa simpatiknya kepada Presiden Jokowi ketika melakukan divestasi saham .

Ya, bagaimana profil Lukas Enembe pun kini banyak jadi pertanyaan orang. 

Maka mereka yang ingin tahu sosok Lukas Enembe sebaiknya membaca tulisan ini. 

Hal itu ditunjukkan Lukas Enembe usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Kamis (29/11/2018)

"Presiden Jokowi menekankan, kita harus hati-hati soal keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk secara gelap," ujar Lukas saat dijumpai usai bertemu Presiden.

• Krisdayanti Ketahuan Nyabu di Kamar Sampai Anang Hermansyah Menjerit Histeris

• Anak Hendropriyono Sebut Jokowi VS Prabowo Persis Pacquaio Vs Oscar de la Hoya di Debat Capres Kedua

• Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan 3 Tahun Ini di Debat Capres Kedua, Ternyata Salah Total

"Kami bangga. Pikiran kita kemarin, Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang sungguh-sungguh berada di pihak ke masyarakat Papua," lanjut Lukas Enembe.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menjelaskan, pernyataan ini merujuk pada divestasi saham yang terjadi pada era 90'an oleh para konglomerat Indonesia.

"Supaya 10 persen saham itu murni dimiliki dan dinikmati oleh orang Papua. Jangan bawa-bawa nama orang Papua, bikin PT ini itu, tahu-tahu di belakangnya itu konglomerat siapa, tikus siapa. Itu maksudnya Presiden," ujar Klemen.

"Karena dulu kan divestasi Freeport ini kan awalnya sudah dimulai, tapi kan terjadi situasi itu. Nah sekarang yang kedua ini kita harap lebih benar. Benar-benar 51 persen itu buat masyarakat Indonesia dan 10 persen dari itu untuk masyarakat Papua. Tidak ada embel-embel di dalamnya si A, si B, si C," lanjut dia.

Diketahui, PT Bakrie Investindo sempat membeli 10 persen saham Freeport seharga sekitar 213 juta dollar Amerika Serikat, tepatnya Desember 1991. Namun, 2,5 tahun kemudian, tepatnya awal 1997, Bakrie melego sahamnya di Freeport ke kelompok usaha Nusamba melalui mekanisme utang. 

Memasuki krisis moneter 1998, Nusamba menyatakan tidak sanggup lagi membayar utang. Sebagai penjamin, akhirnya Freeport McMoran pun mengambil alih saham dan melunasi utangnya. Klemen menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua konsisten mengawal agar pembagian 10 persen saham bagi pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.

"Kami pun konsisten dan komitmen tadi. Kami akan buktikan bahwa itu benar. Ini kebanggaan bagi rakyat Indonesia bahwa sudah puluhan tahun, baru kali ini di bawah Presiden Jokowi bisa menekan untuk divestasi saham 51 persen di mana amanat undang-undang pasal 33 UUD 1945," lanjut Klemen.

Profil Lukas Enembe

Lukas Enembe memulai kariernya dari birokrat, baru kemudian terjun ke dunia politik. Dia pernah menjabar dari mulai Wakil Bupati hingga Gubernur Papua (sekarang).

Lukas Enembe memiliki nama asli Lomato Enembe.

Dia lahir di kampung Mamit Distrik Kombu, Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967.

Lukas Enembe menyelesaikan pendidikan tingginya di FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado saat berusia 28 tahun.

Lulus kuliah, ia masuk pegawai negeri. Diawali sebagai CPNS hingga menjadi PNS di Kantor Sospol Kabupaten Merauke.

Tak lama setelah itu, Lukas memulai karier politiknya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur sejak 2001.

Suami dari Yewuce Enembe ini kemudian terpilih sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya saat berusia 40 tahun.

Lalu, pada 2013 ia mengemban jabatan yang jauh lebih besar yakni sebagai Gubernur Papua dengan wakilnya Klemen Tinal untuk periode 2013-2018.

Dalam karier politiknya, ia bergabung dengan Partai Demokrat.

Lukas adalah gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua.

Ia dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat.

Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama.

Setelah menjabat selama 5 tahun, ayah 3 anak ini kembali terpilih bersama Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk periode 2018-2023.

Mereka menang telak dengan meraih 1.939.539 suara atau 67,54 persen suara.