William Yani: Janji-janji Anies Pepesan Kosong

Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi.

Atau kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak.

Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI. Jumlah becak tidak banyak di Jakarta dan APBD dapat membayar gaji pengayuh becak di tempat-tempat wisata.

Dengan begitu, nasib para pengayuh becak menjadi lebih sejahtera, maju dan bahagia. Disitu keberpihakan Pemprov DKI jelas terhadap pengayuh becak.

Harusnya, Anies belajar dari pengalaman Gubernur DKI ke 12, Sutiyoso. Pada tahun, 1998, Bang Yos, sempat mengizinkan becak beroperasi, setelah sempat dilarang oleh Gubernur DKI sebelumnya, Soerjadi Soedirdja.

Namun karena menimbulkan persoalan baru, yakni selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak, maka tahun 2001, Bang Yos merazia dan menghapuskan becak dari Jakarta.

Anies juga harus belajar dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Risma menawarkan pengayuh becak untuk beralih profesi yang layak di Surabaya. Sebab, saat ini pengayuh becak hanya memperoleh pendapatan Rp 600.000 perbulan.

Pekerjaan yang ditawarkan mulai, penyapu sekolah hingga satpam. Sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan yang sesuai upah minimum kota (UMK) Rp3,2juta.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya melakukan penertiban di beberapa kawasan yang biasa dipakai untuk mangkal pengayuh becak. Hal itu untuk dilakukan pendataan becak di Surabaya.

Untuk itu kami menghimbau serta menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan jika hendak membangun citra kerakayatannya dan ingin peduli terhadap masyarakat tempuhlah dengan upaya-upaya dan cara produktif sehingga kita tidak hanya bertindak di awang-awang.

6. Kinerja pelayanan publik menurun
Evaluasi kinerja terhadap pelayan publik dalam setahun ini dapat dikatakan mengalami kemunduran yang signifikan.

Ini dapat dilihat dari garda terdepan pelayanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di banyak instansi-instansi di wilayah lingkungan operasional lapangan.

Kehadiran aparatur tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya sehingga kepercayaan masyarakatpun mengalami penurunan. Semuanya disebabkan oleh kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakn menurun.

Kecepatan penanganan-penangan masalah kemasyarakatanpun semakin mengendur.

Belum lagi penempatan aparatur yang diyakini sebagian pihak tidak tepat, bahkan belum lama ini kita disuguhkan dengan pencopotan sepihak beberapa aparatur di tingkat pimpinan yang berdampak pada legalitas kerja penyerapan anggaran maupun regulasi tentang aparatur birokrasi, serta masih terpampang lagi permalahan pelayanan publik lainnya.