William Yani: Janji-janji Anies Pepesan Kosong

Fakta berikut menunjukan diantaranya target 20 Gerai Tani OK OCE di 6 wilayah DKI sepanjang tahun 2018 sampai saat ini baru mendirikan 2 Gerai Tani OK OCE 2wilayah, yaitu di Ragunan, Jakarta Selatan (diresmikan pada 20 Juli 2018) dan Klender, Jakarta Timur (diresmikan 7 Agustus 2018).

Artinya sekali lagi, Gubernur Anies Baswedan Bersama Wakil Gubernur Sandiaga S Uno (saat masih menjadi Wakil Gubernur) sangat tidak mampu memenuhi janjinya untuk memberikan akses pangan dengan harga murah melalui pendirian 20 Gerai Tani OK OCE.

Begitu juga dengan janji program OK OCE Mart, dari rencana 44 OK OCE Mart pada tahun pertamanya, yang sudah berdiri barulah sekitar 7 lokasi yang berada di Cikajang, Muara Angke, Kaibata, Jalan Benyamin Sueb, Rawamangun, Penjaringan , dan Kembangan. Bahkan ada 1 OK OCE Mart yang telah ditutup karena tidak sanggup membayar sewa.

Belum lagi program-program pelatihan, penyediaan modal cepat, penyediaan pasar pembeli, dll yang terkesan tidak berjalan dan asal ada.

Ada pengaduan dari salah satu warga Kelurahan Kayumanis, Jakarta Timur misalnya, yang menganggap bahwa setelah pelatihan berlangsung di wadahi WA Group untuk menjaga komunikasi tetapi tidak ada tindak lanjut realisasinya sama sekali, bahkan dalam wadah komunikasi tersebut lebih banyak content politiknya.

Terbukti, Program OK OCE Gubernur Anies Baswedan gagal total mencapai targetnya.

2. OK-OTrip dengan segudang kendala
Sejak awal program transportasi bersubsidi OK OTrip resmi diluncurkan 14 Desember 2017 tahun lalu hingga berganti nama menjadi Jak Lingko banyak menghadapi hambatannya ketimbang peluangnya.

Contoh konkretnya, minimnya peminat operator atau koperasi angkutan umum untuk bergabung disebabkan tidak tersedianya proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI Jakarta, dengan sebab proyeksi keuntungan yang tak jelas.

Alhasil jumlah armada yang bargabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani sebanyak 33 rute.

Tentu angka itu jauh dari target 2.000 armada yang di gembar gemborkan Pemprov DKI di sepanjang 2018.

3. Tidak ada rumah untuk warga miskin
Program DP 0 Rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan.

Minimum cicilan Rp 2 juta perbulan. Tentunya ini diluar listrik dan air bersih. Plus, Iuran Pengelolan Lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada dimana?

Bahkan blunder pembangunan rumah untuk rakyat terjadi, dengan pembatalan pembangunan tiga rumah susun sewa. Yakni, Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat sebesar Rp162 miliar.

Anggaran Rp 717 miliar dialihkan. Sebanyak Rp160 miliar akan dipakai untuk menalangi 20 persen uang muka rumah DP nol rupiah.

Sisanya untuk pembiayaan kredit rumah murah dan pembebasan lahan yang kesemuanya belum terproyeksi secara jelas dan tegas pelaksanaanya.