Kubu Jokowi: Yang Hentikan Film G30S/PKI Menteri yang Sekarang Jadi Penasihat Timses Prabowo

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin meminta polemik film G30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi.

Mengingat, keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat oleh mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu perlu diperjelas, karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.

Baca: Kawal Proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih Mengaku Diperintah oleh Ketua Umum Partai Golkar

Untuk itu, pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI.

Pernyataan itu disampaikan oleh Aria Bima, Direktur Program TKN Jokowi-Maruf Amin, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2018).

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat Timses Prabowo," ungkap Aria Bima.

Baca: Prabowo Lupa Megawati Presiden Indonesia Keberapa

Saat itu, kata Aria Bima, Yunus Yosfiah menghentikan pemutaran film G30S/PKI, karena dalam film itu seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan.

Waktu itu, penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Para menteri itu menginginkan, pada waktu itu, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegasnya.

Baca: Sebut Hatersnya Masih Bocah, Iis Dahlia: Anak Kecil Mana Ngerti Sih Permasalahan Hidup

Penghentian itu, lanjut Aria Bima, sama seperti yang dilakukan terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto.

Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan.

Hal itu pun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Hal itu jelas sangat tidak mendidik, bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentian ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Baca: Jokowi-Prabowo Berpelukan, Ini Dialog yang Diimajinasikan Warganet

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar," kata Aria Bima.

"Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama, supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," sambungnya. (Fransiskus Adhiyuda)