Dipolisikan karena Dituding Makar terhadap Pemerintahan Prabowo, Begini Tanggapan Saiful Mujani

Menurutnya, kritik muncul karena adanya kebijakan atau langkah pemerintah yang dinilai “keliru arah” oleh sebagian masyarakat.

“Kalau kritik itu dibalas dengan sikap kedap atau bahkan dibalikkan tanpa solusi, maka akan muncul kegundahan yang berkembang menjadi kemarahan publik,” ujar Mahfud.

Ia menegaskan, dalam demokrasi, kritik justru berfungsi sebagai alat koreksi. Jika tidak dikelola dengan baik, gelombang kritik berpotensi membesar.

Mahfud secara eksplisit menolak anggapan bahwa pernyataan tokoh-tokoh di Utan Kayu, termasuk yang menyerukan perubahan kepemimpinan di luar mekanisme formal, sebagai makar.

Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, makar memiliki unsur jelas: adanya tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional.

“Kalau hanya sebatas pernyataan atau pidato tanpa tindakan nyata, itu tidak masuk kategori makar,” tegasnya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, perubahan kekuasaan sering kali tidak selalu melalui prosedur konstitusional, namun kemudian dilegalkan secara politik dan hukum.

Dalam evaluasinya terhadap 18 bulan pemerintahan Prabowo, Mahfud menilai terjadi penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam aspek check and balance antara pemerintah dan DPR.

Ia menyoroti minimnya kritik dari parlemen terhadap kebijakan pemerintah, serta munculnya fenomena yang disebutnya sebagai autocratic legalism—di mana hukum dibuat untuk mengesahkan kehendak kekuasaan tanpa partisipasi publik yang memadai.

“Sekarang yang ribut rakyat, DPR diam. Ini berbeda dengan periode sebelumnya,” katanya.

Supremasi Hukum dan Korupsi Jadi Sorotan

Mahfud juga mengkritik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten dan cenderung tebang pilih.

Ia mencontohkan sejumlah kasus besar yang dinilai berubah arah di tengah proses, hingga kasus yang “menghilang” tanpa kejelasan.

Di sisi lain, ia menyoroti penurunan indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia yang disebutnya sebagai indikator melemahnya pemberantasan korupsi.

“KPK sekarang terlihat lemah. Dulu banyak pejabat tinggi ditangkap, sekarang tidak seintens itu,” ujarnya.

Ada Capaian Positif

Meski kritis, Mahfud tetap mengakui adanya capaian positif pemerintahan Prabowo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Ia menilai kondisi keamanan relatif kondusif, distribusi pangan terjaga, serta mobilitas masyarakat—termasuk saat Lebaran—lebih aman dibandingkan sebelumnya.

Solusi: Terima dan Olah Kritik

Sebagai solusi, Mahfud menekankan pentingnya pemerintah tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga mengolah dan menindaklanjutinya secara konkret.

“Presiden itu milik semua rakyat. Yang mendukung harus dirangkul, yang mengkritik juga harus dilindungi dan didengar,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kritik adalah “vitamin demokrasi” yang justru memperkuat negara, bukan ancaman.

Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pergantian kekuasaan di tengah jalan, melainkan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan tetap berpegang pada konstitusi dan hukum.