Kenneth DPRD DKI Harap Program Padat Karya Tak Sekadar Menyerap Tenaga Kerja Sementara

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana peserta dipilih dan apa dasar penilaiannya. Dengan begitu, program padat karya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pekerjaan.

"Program Ini menggunakan uang rakyat, jadi setiap prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada warga yang lebih berhak tetapi tersingkir karena kalah oleh peserta titipan, maka tujuan program ini gagal total. Saya minta Pemprov DKI Jakarta harus memastikan proses seleksi ini berjalan bersih, objektif, dan bisa diawasi publik," ujarnya.

Kent juga mendorong agar hasil seleksi dan data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka, agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Menurut dia, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.

Tidak hanya itu, Kent juga meminta agar peserta yang telah menyelesaikan program padat karya mendapatkan akses penyaluran kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha, UMKM, BUMD, maupun sektor jasa yang berkembang di Jakarta.

"Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur. Harus ada mekanisme berkelanjutan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih permanen dan produktif," katanya.

Baca juga: Sekolah MA Insan Cendekia Nusantara Resmi Dibuka, Siap Lahirkan SDM Unggul

Dalam pelaksanaannya, Kent menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap peserta padat karya dan seluruh jenis pekerjaan yang masuk dalam program padat karya. Evaluasi tersebut harus mencakup produktivitas, manfaat sosial, efektivitas anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi peserta.

"Kalau ada peserta atau program yang tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang maksimal, harus berani dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan jika diperlukan diganti dengan model yang lebih relevan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, Kent berharap program padat karya dapat menjadi bagian dari transformasi kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta yang tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Program padat karya ini harus menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja yang berKTP DKI Jakarta. Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan kolaborasi antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta," tuturnya.