Kenneth DPRD DKI Harap Program Padat Karya Tak Sekadar Menyerap Tenaga Kerja Sementara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja, melalui program padat karya dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Namun, Kent mengingatkan agar program padat karya tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi angka pengangguran.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Namun program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. Karena itu, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.

Menurutnya, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa bidang yang dinilai potensial antara lain pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, tenaga kebersihan lingkungan, pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, administrasi lapangan, dukungan terhadap UMKM, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.

Baca juga: Konser EXO Berakhir, Arus Lalu Lintas di GBK Tersendat, Penonton Berebut Ojol dan Titik Jemput

"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.

Kent juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.

"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Lebih lanjut, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.

Baca juga: DPR RI Ajak Santri Kuasai Teknologi dan AI Tanpa Kehilangan Jati Diri

Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program padat karya. Menurut Kenneth, masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.

"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.

Kent juga menegaskan, bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen program tersebut. 

"Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," sambungnya.

Selain itu, Kent juga meminta agar proses rekrutmen peserta program padat karya harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Ia tidak ingin program yang menggunakan anggaran publik tersebut justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat akibat praktik titipan, kedekatan, atau permainan oknum tertentu.

"Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan. Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos. Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Siapkan Lomba Pilah Sampah untuk Hotel, Cafe dan Restoran, Pemenangnya Dapat Insentif Pajak