Jenderal Listyo Sigit dan 3 Mantan Kapolri Era Jokowi Masuk Tim Komisi Reformasi Polri

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik Komisi Reformasi Polri.
• Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
• Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi ketua merangkap anggota dalam komite.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi ketua Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto

Selain Jimly, sejumlah tokoh besar turut tergabung dalam tim yang dilantik di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). 

Salah satunya adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Keputusan tersebut, tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.

Setelah pembacaan Keppres, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

 “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” tutur Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambungnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik.

Acara pelantikan ditutup dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden.

Daftar Anggota Komite Reformasi Polri

Berikut adalah nama-nama dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri di mana eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi ketua merangkap anggota dalam komite:

 
1. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008)

2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

4. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

5. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 

6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

 7. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian 

6. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-2024)

9. Idham Aziz, Kapolri (2019-2021)  

10. Badrodin Haiti, Kapolri (2015-2016)

Rekam jejak 3 kapolri era Jokowi

Pelantikan Tim Reformasi Polri itu diselenggarakan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2025). 

Ketiga purnawirawan Jenderal Polisi yang ditunjuk Prabowo Subianto untuk mereformasi Polri adalah Jenderal (Purn) Idham Aziz, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Ketiga jenderal purnawirawan tersebut merupakan mantan Kapolri RI di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Ketiganya kemudian kini disumpah oleh Prabowo Subianto sebagai anggota Tim Reformasi Polri.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.

Komite ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, yang dipercaya menjadi ketua dalam upaya mempercepat pembenahan institusi Polri.

Lalu bagaimana rekam jejak tiga mantan Kapolri di Tim Reformasi Polri?

Jenderal (Purn) Tito Karnavian

Jenderal (Purn) Tito Karnavian adalah Kapolri periode 2016–2019 yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. 

Tito dilantik Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016.

Tito lahir di Palembang, 26 Oktober 1964, lulusan Akpol 1987, dan meraih gelar PhD di University of Exeter, Inggris, dengan fokus kajian terorisme.

Sebelum menjadi Kapolri, Tito dikenal sebagai ahli penanggulangan teror:

Tito juga pernah menjadi Kepala Densus 88. Saat itu Tito memimpin operasi penindakan terhadap Dr. Azahari Husin dan sejumlah jaringan teror lainnya.

Kemudian Tito ditunjuk menjadi Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, hingga Kapolri RI.

Tito Karnavian adalah lulusan terbaik Akpol tahun 1987 dan menerima penghargaan Adhi Makayasa. 

Selain itu, ia juga lulusan terbaik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan meraih penghargaan Wiyata Cendekia.

Nama Tito mulai disorot saat menjadi Kapolda Papua. 

Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012-2014. 

Selama menjabat, personelnya disebut tidak pernah melanggar HAM, dan ia memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika daerah tersebut karena juga pernah bertugas di Jakarta dan memiliki pengalaman bertugas di wilayah yang luas termasuk beberapa provinsi di Papua.

Hal ini membuat Tito mendapatkan promosi jabatan menjadi Kapolda Metro Jaya.

Hingga akhirnya di tahun 2016 Tito dilantik menjadi Kapolri RI oleh Jokowi. 

Jenderal (Purn) Idham Aziz

Idham Azis merupakan Kapolri pengganti Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Jenderal bintang empat ini kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988.

Sebelum menjadi Kapolri, Idham Azis pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. 

Ia mulai menjabat sebagai Kabareskrim sejak Januari 2019. 

Kemudian Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada November 2019. 

Baca juga: Mahfud MD Benarkan Diminta Istana Gabung Tim Reformasi Polri

Idham Azis hanya menjabat sebagai Kapolri kurang dua tahun yakni hingga tahun Januari 2021. 

Bukan karena kinerja yang buruk, Idham Azis melepas jabatan Kapolri karena kehendaknya sendiri lantaran Jenderal tersebut menolak perpanjangan jabatan. 

Hal ini bahkan sempat diceritakan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat mengajak Kapolri Jenderal Idham Azis berbicara empat mata seusai rapat kabinet. 

Dia mengabarkan bila jabatan Kapolri akan diperpanjang karena Presiden Jokowi menilai baik kinerja Idham Azis.

"Presiden itu suka sama kamu," kata Luhut. Namun Idham justru langsung menolak lugas.

"Kau ini jangan begitulah, jangan gila kau ini," balas Luhut dengan wajah terkejut.

Idham memberi penjelasan panjang lebar. Intinya, dia menolak jabatannya diperpanjang untuk menjaga regenerasi kepemimpinan Polri. 

Kisah ini tertulis dalam buku 'Jenderal Idham Azis: Setapak Pengabdian' karya Rustika Herlambang, Yusi Avianto Pareanom, dkk. Buku setebal 439 halaman itu terbit pertengahan Februari 2024.

Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

Sebelum Tito dan Idham, Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri pada 16 Januari 2015 malam.

Sama seperti Tito dan Idham, Badrodin Haiti merupakan Kapolri di era pemerintahan Jokowi periode pertama.

Awalnya Badrodin ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kapolri menggantikan Sutarman.

Sutarman saat itu resmi diberhentikan sebagai Kapolri oleh Jokowi. 

Tak disebutkan alasan Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Padahal Sutarman baru memasuki masa pensiun pada Oktober 2015 nanti.

Akhirnya Badrodin pun diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Pada 18 Februari 2015, ia akhirnya resmi diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Budi Gunawan yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Pada 17 April 2015 Badrodin akhirnya resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri definitif setelah sehari sebelumnya DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri.

Sosok Jimly

Jimly Asshiddiqie dikenal sebagai salah satu pemikir utama hukum tata negara di Indonesia. 

Ia lahir di Palembang, 17 April 1956, dan meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI). 

Karier akademiknya panjang, termasuk menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UI.

Jimly juga tercatat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012–2017, lembaga yang menangani etik penyelenggara pemilu.

Saat MK dibentuk pada 2003, Jimly ditunjuk sebagai ketua pertama.

Di bawah kepemimpinannya, MK dikenal mulai memperkuat tradisi persidangan terbuka, pembacaan putusan publik, dan uji materi undang-undang sebagai mekanisme pengawasan konstitusional.

Setelah dari MK, Jimly menduduki sejumlah posisi strategis di antaranya Ketua DKPP pada 2012–2017, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019–2024 dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2015–2020.

Ia juga aktif menulis dan telah menerbitkan lebih dari 50 buku mengenai konstitusi, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com