Produk Pangan Impor

Presiden Prabowo tak Setuju Produk Pangan Impor Membanjiri Pasar, Sindir Keras Pengamat

Presiden Prabowo Subianto prihatin ada pengamat yang setuju pada produk pangan impor. Sebab hal itu bisa mematikan petani lokal.

Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Yulianto
PANGAN IMPOR - Presiden Prabowo Subianto tak setuju pada membanjirnya produk pangan impor. Karena itu dia akan melarangnya untuk menumbuhkan kesejahteraan buat petani dan UMKM. 

“Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan," ujarnya. 

"Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya, empat sampai lima tahun lagi kita bisa swasembada pangan,” lanjutnya.

Pemerintah sudah menghapus kuota impor untuk komoditas pangan penting seperti daging dan bawang putih untuk mendorong stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan pangan dalam negeri.

Namun, menurut analis kebijakan pangan, Syaiful Bahari, penghapusan kuota ini perlu diikuti dengan revisi peraturan yang mengatur impor agar kebijakan Presiden tidak hanya menjadi wacana semata.

Syaiful menegaskan bahwa beberapa peraturan yang mengatur impor pangan, seperti Permentan Nomor 17 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021, harus dicabut atau direvisi. 

Jika tidak, perintah Presiden akan kehilangan dampaknya, karena regulasi-regulasi tersebut masih menciptakan potensi monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi impor.

"Peraturan-peraturan tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur impor daging dan hortikultura," kata Syaiful.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya langkah tegas pemerintah menghapus praktik kartel impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

"Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan," ujarnya. 

"Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat," lanjut Amin.

Praktik kartel impor membuat harga pangan menjadi mahal. 

Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Prabowo yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor patut didukung. 

Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen. Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.

Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

 Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved