Presiden Prabowo tak Setuju Produk Pangan Impor Membanjiri Pasar, Sindir Keras Pengamat

Ringkasan Berita:- Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan dari negara lain, karena bisa menghancurkan petani.

- Presiden Prabowo menyebut pakar yang mendukung kebijakan impor, memiliki pemikiran sesat.

 

- Sebagai negara merdeka, Indonesia harus menguasai dan memproduksi pangan sendiri, bukan bergantung pada suplai pangan dari luar negeri.

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik tentu tahu selama ini pasar  Indonesia dibanjiri oleh produk pangan impor.

Produk pangan impor yang paling nyata adalah buah-buahan, yang biasa dikonsumsi oleh asyarakat segmen atas.

Ternyata hal itu tak disukai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bagi Presiden Prabowo kehadiran produk pangan impor bisa menghancurkan hidup petani dalam negeri, sehingga harus dilindungi.

Baca juga: Politisi PSI Nilai Pemprov DKI Jakarta tak Peka, Seenaknya Memotong Anggaran Pangan

Salah satu instrumen yang paling tepat untuk memutus masuknya produk pangan impor itu adalah dengan melarangnya.

Akan tetapi, ada segelintir pakar atau pengamat justru yang tak setuju produk pangan impor itu dilarang.

Terkait hal ini, Presiden prabowo mengaku prihatin, dan menilai pemikiran orang pintar itu sesat.

“Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau menyakiti kita bahwa kita boleh bergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya,” ujar Prabowo dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Prabowo, negara merdeka harus mampu menguasai dan memproduksi pangan sendiri, bukan bergantung pada suplai pangan dari luar negeri.

Baca juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan, Penyosohan Beras Terbesar di Bali Akan Dibangun di Tabanan

“Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makanannya sendiri. Itu fokus,” katanya.

Menurut Prabowo, kemandirian pangan adalah fondasi utama bagi kedaulatan bangsa. 

Ia menyebut, dalam satu tahun pemerintahan, pemerintah berhasil mencapai cadangan pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil, kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah republik," katanya.

"Cadangan pangan kita sekarang terbesar sepanjang Republik Indonesia berdiri,” imbuhnya.

Prabowo menambahkan bahwa pemerintah kini juga tengah menuju swasembada energi, yang diperkirakan tercapai dalam 4 hingga 5 tahun mendatang.

“Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan," ujarnya. 

"Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya, empat sampai lima tahun lagi kita bisa swasembada pangan,” lanjutnya.

Pemerintah sudah menghapus kuota impor untuk komoditas pangan penting seperti daging dan bawang putih untuk mendorong stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan pangan dalam negeri.

Namun, menurut analis kebijakan pangan, Syaiful Bahari, penghapusan kuota ini perlu diikuti dengan revisi peraturan yang mengatur impor agar kebijakan Presiden tidak hanya menjadi wacana semata.

Syaiful menegaskan bahwa beberapa peraturan yang mengatur impor pangan, seperti Permentan Nomor 17 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021, harus dicabut atau direvisi. 

Jika tidak, perintah Presiden akan kehilangan dampaknya, karena regulasi-regulasi tersebut masih menciptakan potensi monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi impor.

"Peraturan-peraturan tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur impor daging dan hortikultura," kata Syaiful.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya langkah tegas pemerintah menghapus praktik kartel impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

"Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan," ujarnya. 

"Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat," lanjut Amin.

Praktik kartel impor membuat harga pangan menjadi mahal. 

Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Prabowo yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor patut didukung. 

Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen. Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.

Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

 Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09