Politisi PSI Nilai Pemprov DKI Jakarta tak Peka, Seenaknya Memotong Anggaran Pangan

Ringkasan Berita:- Politisi PSI Bun Joi Phiau berani kritik Pemprov DKI Jakarta soal anggaran pangan.

 

- Bun Joi Phiau menilai Pemprov DKI tak peka pada urusan perut warga Jakarta.

 

- Pemprov DKI Jakarta malah menaikkan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp200 miliar.

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, prihatin pada sikap Pemprov DKI Jakarta.

Sebab pemprov senaknya memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, khususnya terkait dengan subsidi pangan.

Pada Kamis (30/10/2025) malam, Banggar DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD TA 2026 di angka sekitar Rp81 triliun. 

Baca juga: Momen Menko Zulhas Minta Tambahan Anggaran Pangan Jadi Rp 550 M

Namun, terdapat pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam prosesnya.

Pada saat yang sama, ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp200 miliar.

“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar," ucapnya, Jumat (31/10/2025). 

Baca juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan, Penyosohan Beras Terbesar di Bali Akan Dibangun di Tabanan

"Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” imbuhnya.

Menurut Bun, anggaran Rp300 miliar yang dikurangi dari subsidi pangan seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan warga Jakarta. 

“Seharusnya, anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar itu, apabila dipertahankan, bisa memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta, mulai dari beras, daging, telur, dan lain-lainnya,” tuturnya. 

“Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” sambungnya. 

Ia juga menambahkan, bahwa anggaran sebanyak Rp200 miliar untuk Forkopimda sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. 

Salah satunya, Pemprov Jakarta bisa memerhatikan keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi permasalahan dan tidak dapat ditunda lagi.

“Hal itu menjadi permasalahan besar bagi warga Jakarta kini. Seharusnya, sebagian dari dana untuk Forkopimda tersebut bisa dialihkan ke sini,” katanya. 

“Jadi, saya pikir Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya supaya tepat sasaran," ujarnya. 

"Selain pangan, seharusnya bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta-lah yang diprioritaskan,” pungkasnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09