Masuk Nominasi Pahlawan Nasional, Korupsi Soeharto Sempat Disorot PBB

WARTAKOTALIVE.COM - Masuk nominasi Pahlawan Nasional, Presiden ke-2 Soeharto pernah dicap sebagai Presiden terkorup oleh lembaga internasional. 

Korupsi Soeharto bahkan digadang-gadang menjadi yang terbesar dari sejumlah kepala negara di dunia. 

Hal itu diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam keterangan tertulis yang dibagikan Senin (3/11/2025). 

ICW yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menolak pemberian gelar pahlawan Soeharto.

Pasalnya, mantan Kepala Negara RI itu penuh dosa-dosa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Sehingga dikhawatirkan, pemberian gelar pahlawan nasional kemunduran bagi reformasi dan mengaburkan tanggung jawab, yang seharusnya menyerukan pengadilan bagi Soeharto dan para kroninya serta menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terlebih kasus korupsi Soeharto saat itu hingga menjadi sorotan dunia. 

Transparency International mencatat Soeharto sebagai pemimpin dunia yang paling banyak dituduh menggelapkan uang negara. 

Dalam daftar itu disebutkan, mantan Presiden Soeharto (Indonesia) korupsi sebesar US$ 15-35 miliar, mantan Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos senilai US$ 5-10 miliar, dan mantan Presiden Kongo Mobutu Sese Seko senilai US$ 5 miliar. 

Bukan hanya itu, kasus korupsi Soeharto juga sempat masuk ke dalam laporan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative oleh Kantor PBB urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia pada 2005.

Baca juga: Eks Menkumham Khawatir Gelar Pahlawan pada Soeharto, Yasonna: Kontroversinya Tinggi, Hati-hati lah

Lembaga yang terafiliasi dengan PBB itu pernah menyebutkan bahwa H.M. Soeharto berada pada peringkat 1 sebagai (mantan) Presiden terkorup di abad 20. 

Bank Dunia juga memeriksa jaringan patronase dan struktur kleptokrasi yang mengakar di bawah rezim Orde Baru, yang secara sistematis menggunakan kekuasaan negara untuk memperkaya keluarga penguasa dan rekan dekatnya. 

Dalam hal ini, Soeharto memikul tanggung jawab atas pelembagaan korupsi melalui pelemahan lembaga negara yang disengaja, akumulasi utang publik yang besar karena salah urus sektor keuangan, penipisan sumber daya alam Indonesia yang cepat, dan mengakarnya kronisme dan korupsi di kalangan elit bisnis.

Maka dari itu apabila Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, komitmen negara, khususnya Presiden Prabowo yang merupakan mantan menantu dari Soeharto, dalam upaya melawan kejahatan korupsi menjadi absurd.

Hal ini juga tanda Prabowo berlawanan dengan banyaknya pernyataannya dalam berbagai kesempatan saat merespon mengenai permasalahan korupsi. 

Sebab pelabelan pahlawan terhadap orang yang dianggap pemimpin paling korup dapat dianggap sebagai pelemahan gerakan antikorupsi dan upaya penghapusan kejahatan Soeharto dari catatan sejarah. 

Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto berarti sama saja dengan mengabaikan para korban pelanggaran HAM selama masa orde baru dan melanggengkan impunitas juga merusak pendidikan antikorupsi di publik. 

Sebab fakta sejarah tak bisa dihindari, bagaimanapun Soeharto merupakan salah satu presiden terkorup, tapi kemudian mendapatkan gelar pahlawan.