PSI Berubah 180 Derajat, Kini Ngotot Ingin Soeharto Jadi Pahlawan​​​​

WARTAKOTALIVE.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mendukung penuh pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto.

Pernyataan PSI pada Jumat (30/10/2025) berbanding terbalik 180 derajat dari pernyataannya pada tahun 2018 lalu. 

Tujuh tahun lalu, PSI sempat menyebut bahwa Soeharto adalah lambang korupsi Indonesia. 

Pernyataan itu sempat disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu disinggung Raja Juli saat mempertanyakan maksud calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4. 

Raja Juli menyebut, justru mertua Prabowo yang juga Presiden kedua Soeharto sebagai simbol korupsi. 

"Tahun 1998 kita turun kejalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ini secara politik terang benderang bahwa Pak Harto simbol KKN. Dan pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (30/11/2018) seperti dimuat Kompas.com.

Pernyataan PSI tujuh tahun lalu berbanding terbalik 180 derajat dari pernyataan saat ini. 

PSI mengomentari wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Politisi PSI Bestari Barus mengatakan, bangsa Indonesia perlu menilai Presiden ke-2 Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya. 

Bestari pun sepakat Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

Menurutnya Soeharto berjasa dalam membangun infrastruktur di Indonesia.

Baca juga: Ibu Korban Tragedi Semanggi 98 Tak Sudi Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025) seperti dimuat Kompas.com

Bestari kemudian mengkritik sejumlah politisi PDIP yang menolak usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. 

Menurutnya, penilaian subjektif tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.