Jelang Pembebasan Sandera, Presiden Abbas Ingatkan Soal Janji AS untuk Kemerdekaan Palestina

WARTAKOTALIVE.COM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Diketahui perjanjian gencatan senjata ini diawali dengan pembebasan sandera Hamas. 

Sebagai informasi Hamas menyandera 251 orang di Gaza pada tahun 2023, di mana 47 orang masih tersisa, termasuk 25 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

Hamas dan Israel pun disebut sepakat berdamai berdasarkan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. 

Kepastian perdamaian Hamas dan Israel itu diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (9/10/2025). 

Trump mengaku bangga dengan Israel dan Hamas yang akhirnya menandatangani proposal perdamaian yang disodorkan Amerika Serikat.

Trump kemudian mengajak para pembawa perdamaian untuk berbahagia.

Abbas menyambut baik keputusan damai antara Hamas dan Israel.

Abbas berharap hal ini juga menjadi momentum untuk Israel segera menarik pasukan pendudukan serta mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi pertukaran tahanan.

Presiden Abbas menyatakan harapannya bahwa upaya ini akan menjadi langkah awal untuk mencapai solusi politik permanen, seperti yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Abbas juga menagih janji proposal perdamaian tersebut yang menawarkan penghentian pendudukan Israel atas Negara Palestina dan pembentukan negara Palestina merdeka.

Di mana sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967  Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Baca juga: Donald Trump Girang Dengan Reaksi Hamas untuk Perdamaian Palestina

Ia juga memuji Presiden Trump dan semua mediator atas upaya signifikan mereka dalam mencapai kesepakatan.

Abbas menegaskan kesiapan Negara Palestina untuk bekerja dengan mediator terkait dan mitra internasional untuk memastikan keberhasilannya, guna mencapai stabilitas dan perdamaian abadi dan adil sesuai dengan hukum internasional.

Presiden Abbas juga menekankan perlunya semua pihak berkomitmen pada pelaksanaan segera perjanjian tersebut.

Termasuk pembebasan semua sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan mendesak melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencegahan pengungsian atau aneksasi, dan dimulainya proses rekonstruksi.

Ia menegaskan kembali bahwa kedaulatan atas Jalur Gaza adalah milik Negara Palestina, dan bahwa hubungan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza harus dicapai melalui hukum dan lembaga pemerintah Palestina.

Yakni melalui komite administratif Palestina yang bersatu dan pasukan keamanan Palestina, dalam kerangka sistem dan hukum tunggal, dan dengan dukungan Arab dan internasional.

Sebelumnya Amerika Serikat menawarkan kesepakatan persiapan kemerdekaan Palestina kepada Israel. 

Tawaran proposal kesepakatan kemerdekaan Palestina itu diserahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (29/9/2025) di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. 

Dari proposal tersebut dikabarkan ada 20 poin yang memuat tentang perjanjian damai antara Israel dan Palestina. 

Di mana di poin terakhir yakni poin 19 seperti dimuat Kompas.com, Amerika Serikat menawarkan kemerdekaan bagi Palestina. 

Adapun poin 19 yakni berisi tentang kesepakatan untuk rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri. 

“Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina (PA) dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” tulis poin proposal tersebut. 

Namun demikian dari poin lainnya, Amerika Serikat juga menekankan bahwa dalam negara Palestina, Hamas dan sejumlah fraksi lainnya tidak boleh ada di pemerintahan tersebut. 

“Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun,” tulis proposal.