Mahfud MD Puji Keberanian Presiden Prabowo Sita Aset Tambang Ilegal Timah di Bangka Belitung

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Eks Menko Polhukam Mahfud MD merespons positif apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo, Senin (6/10/2025), mengunjungi lokasi smelter timah ilegal di Bangka Belitung.

Enam smelter yang telah disita itu merugikan negara hingga Rp 300 triliun, dan belasan tersangka sudah dipenjara, salah satunya suami Sandra Dewi yakni Harvey Moeis.

Menanggapi tindakan Presiden Prabowo yang ikut turun langsung dalam penyitaan enam smelter timah ilegal itu, Mahfud MD mengacungi jempol.

Baca juga: Ini 6 Sosok Bos Timah yang ​​​Aset Rp7 Triliun Disita Negara​

Penyitaan smelter timah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus tambang ilegal dan penyelundupan hasil sumber daya alam.

Smelter adalah fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang menjadi logam murni yang siap digunakan atau dijual.

Enam smelter milik PT Timah yang tak berizin itu memiliki nilai aset Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.

Mahfud pun mengapresiasi langkah Prabowo yang mau turun tangan langsung untuk melakukan penyitaan enam smelter milik PT Timah tersebut.

Baca juga: Selamatkan Rp7 Triliun, Prabowo Subianto Tantang Beking Korupsi Timah

"Ya, itu bagus ya. Artinya Presiden turun langsung untuk memulai eksekusi satu vonis dengan mengajak aparat penegak hukum tentunya, yang bisa melakukan eksekusi dalam hal ini Jaksa Agung," kata Mahfud dalam tayangan podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Selasa (7/10/2025).

Mahfud kemudian menyinggung saat Prabowo memprotes kala salah satu terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis, hanya mendapat hukuman 6,5 tahun penjara dari Pengadilan Tipikor.

Prabowo lantas menyerukan agar para terdakwa kasus korupsi timah itu bisa dihukum lebih dari 20 tahun penjara, mengingat mereka telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

"Itu bagus dan apa melakukan pengambilan lahan dan aset katanya senilai 300 triliun ya. Memang dulu kan pernah ada vonis tuh untuk Harvey Moeis kan total kerugian negara tuh 300 triliun menurut vonis pengadilan."

Baca juga: Suparta Terdakwa Kasus Tata Niaga Komoditas Timah Meninggal, Penyebabnya Masih Misterius

"Yang kemudian Harvey dihukum dari 6 tahun dinaikkan menjadi 20 tahun atas  seruan Presiden, karena memang layak Presiden menyerukan itu," ungkap Mahfud.

Meskipun aset PT Timah yang disita negara baru sekitar 2 persennya saja, yakni Rp 6 triliun dari total kerugian Rp 300 triliun, Mahfud tetap memberikan apresiasinya.

Dengan keterlibatan Prabowo dalam proses penyitaan ini, Mahfud menilai Prabowo telah menabuh gong bahwa penyitaan ini baru awal. Ke depannya akan dilakukan penyitaan-penyitaan aset negara lainnya.

"Artinya presiden menabuh gongnya agar berikutnya itu diambil lagi. Bukan semata-mata kecil dari segi persentase, tapi presiden memulai dengan menabuh, itu penting sebagai sebuah peristiwa."

"Ini 300 triliun sekarang saya ambil dulu nih, gitu berikutnya terus harus diambil oleh Kejaksaan Agung kan sebagai kelanjutan eksekusi terutama kalau nanti sudah inkrah," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkap yang seringkali membuat tambang ilegal ini sulit diusut adalah adanya backing atau perlindungan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Di antaranya ada dari para jenderal-jenderal bintang satu, dua, atau tiga yang ikut melindungi tambang ilegal ini.

"Ya pertama ya kalau nakal-nakalnya itu terkadang ada backing di lapangan. Kalau jeleknya itu pertama ada backing-backing-an. Ketika kita akan ke suatu tempat yang sudah jelas milik negara, kadang kala dihalangi," ungkap Mahfud.

Dengan Prabowo turun langsung dalam penyitaan aset negara hasil korupsi, Mahfud MD menilai Prabowo memberikan pesan penting.

Pesan itu adalah bahwa Prabowo akan menghadapi sendiri para jenderal yang turut memberikan backingan pada tambang-tambang ilegal ini.

"Meskipun baru dua persen dari total kerugian, tapi pesan pentingnya bahwa gua mulai akan menghadapi backing-baking ini yang selama ini menghambat," ucapnya.

"Kira-kira sendiri kan pidato presiden di DPR kan gitu. 'He para jenderal bintang 1 2 3, saya akan hadapi kau' kan gitu kan, jangan backing-backing lagi. Itu pidato di DPR loh," imbuhnya.

"Nah, dia turun betul gitu untuk membuktikan bahwa dia akan hadapi mereka," tandas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri acara serah terima aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). 

Prabowo mengungkap kini aset enam perusahaan tambang ilegal PT Timah telah kembali kepada negara.

“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan saja, kerugian negara mencapai sekitar Rp 300 triliun, kebocoran ini sudah berlangsung lama, dan sekarang saatnya kita hentikan,” kata Prabowo,  Senin (6/10/2025). 

Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi langkah penting pemerintah dalam pemulihan aset negara yang selama ini dikuasai akibat praktik penambangan ilegal di wilayah operasional PT Timah.

Prabowo menyampaikan total nilai aset yang diserahkan kepada PT Timah mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun.

Nilai tersebut belum termasuk potensi sumber daya tanah jarang (rare earth atau monasit) yang diyakini memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun rupiah, namun potensi tanah jarang belum dihitung. Monasit itu satu ton bisa mencapai ratusan ribu dolar,” jelas Prabowo.

Pada momen tersebut, Prabowo juga menegaskan langkah penyitaan dan pengembalian aset ke negara merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membasmi penyelundupan dan tambang ilegal. 

Pemerintah, lanjut Prabowo, dari awal telah berkomitmen menegakkan hukum di sektor tambang, terutama soal praktik penambangan ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. 

Hal ini sekaligus menjadi upaya penegakan Pasal 33 UUD 1945. 

“Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius. Kita sudah bertekad  untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak perlu siapa-siapa yang ada disini,” tegas Prabowo.  

Jika praktik tambang ilegal ini terus berjalan, lanjut Prabowo, negara bisa merugi berkali-kali lipat lagi.

Prabowo turut mengapresiasi kinerja aparat hukum yang telah berhasil melakukan penyitaan. 

Dirinya berharap terus ada upaya pengamanan kekayaan negara di seluruh Indonesia dari mafia-mafia nakal.

“Ini prestasi yang membanggakan sehingga tolong diteruskan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," ucapnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” tandas Prabowo.  

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09