Mahfud MD Puji Keberanian Presiden Prabowo Sita Aset Tambang Ilegal Timah di Bangka Belitung

"Artinya presiden menabuh gongnya agar berikutnya itu diambil lagi. Bukan semata-mata kecil dari segi persentase, tapi presiden memulai dengan menabuh, itu penting sebagai sebuah peristiwa."

"Ini 300 triliun sekarang saya ambil dulu nih, gitu berikutnya terus harus diambil oleh Kejaksaan Agung kan sebagai kelanjutan eksekusi terutama kalau nanti sudah inkrah," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkap yang seringkali membuat tambang ilegal ini sulit diusut adalah adanya backing atau perlindungan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Di antaranya ada dari para jenderal-jenderal bintang satu, dua, atau tiga yang ikut melindungi tambang ilegal ini.

"Ya pertama ya kalau nakal-nakalnya itu terkadang ada backing di lapangan. Kalau jeleknya itu pertama ada backing-backing-an. Ketika kita akan ke suatu tempat yang sudah jelas milik negara, kadang kala dihalangi," ungkap Mahfud.

Dengan Prabowo turun langsung dalam penyitaan aset negara hasil korupsi, Mahfud MD menilai Prabowo memberikan pesan penting.

Pesan itu adalah bahwa Prabowo akan menghadapi sendiri para jenderal yang turut memberikan backingan pada tambang-tambang ilegal ini.

"Meskipun baru dua persen dari total kerugian, tapi pesan pentingnya bahwa gua mulai akan menghadapi backing-baking ini yang selama ini menghambat," ucapnya.

"Kira-kira sendiri kan pidato presiden di DPR kan gitu. 'He para jenderal bintang 1 2 3, saya akan hadapi kau' kan gitu kan, jangan backing-backing lagi. Itu pidato di DPR loh," imbuhnya.

"Nah, dia turun betul gitu untuk membuktikan bahwa dia akan hadapi mereka," tandas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri acara serah terima aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). 

Prabowo mengungkap kini aset enam perusahaan tambang ilegal PT Timah telah kembali kepada negara.

“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan saja, kerugian negara mencapai sekitar Rp 300 triliun, kebocoran ini sudah berlangsung lama, dan sekarang saatnya kita hentikan,” kata Prabowo,  Senin (6/10/2025). 

Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi langkah penting pemerintah dalam pemulihan aset negara yang selama ini dikuasai akibat praktik penambangan ilegal di wilayah operasional PT Timah.

Prabowo menyampaikan total nilai aset yang diserahkan kepada PT Timah mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun.