Makan Bergizi Gratis

Keracunan MBG Tembus 10.842 Siswa, JPPI Desak Dapur SPPG Distop, Mahfud MD Gertak Presiden Prabowo

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji prihatin lihat program MBG. Bahkan Mahfud MD tegas menyatakan ini persoalan serius.

Editor: Valentino Verry
tribunnews
INGATKAN PRABOWO - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil anggaran MBG pada 2026 dari sektor pendidikan. Menurutnya, ini persoalan serius yang berdampak pada hukum. 

Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatra Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).

Lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini; Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatra Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

“Kami menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” papar Ubaid.

SPPG DISTOP - Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mendesak pemerintah menghentikan operasional seluruh dapur SPPG yang memproduksi menu MBG.
SPPG DISTOP - Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mendesak pemerintah menghentikan operasional seluruh dapur SPPG yang memproduksi menu MBG. (nu online)

JPPI juga mendesak agar kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG dihapuskan.

JPPI menilai, guru mengemban misi mulia dalam  pendidikan, bukan malah diberikan insentif dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai penanggung jawab MBG di sekolah.

Peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran.

“Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya,” tutur Ubaid.

Sudah dua pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) turut berkomentar terhadap program yang dinisiasi oleh Presiden Prabowo Suabianto ini.

Pertama adalah dosen dari Fakultas Hukum UGM yakni Herlambang Wiratraman dan kedua datang dari dosen UII yang juga mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Keduanya pun kompak sependapat, mengedepankan pendidikan dibanding dengan makan gratis untuk pelajar.

Terbaru, Mahfud MD mengatakan MBG memang menjadi program krusial yang berdampak positif bagi warga, terutama generasi muda.

Meski demikian, ia menekankan prioritas utama sesuai Pasal 31 UUD 1945 justru terletak pada pemenuhan akses pendidikan anak-anak serta peningkatan mutu tenaga pengajar.

Pernyataan ini dilontarkan Mahfud sebagai tanggapan atas penempatan anggaran MBG di bawah pos pendidikan. 

Untuk tahun 2026, dana MBG direncanakan sebesar Rp335 triliun, yang tergabung dalam total alokasi pendidikan mencapai Rp757,8 triliun.

Dengan demikian, porsi MBG menyita hampir 44 persen dari keseluruhan anggaran sektor pendidikan tersebut.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved