Ribuan Anak-anak Keracunan Massal, Fakta Indonesia Sindir jadi Program Makan Beracun Gratis

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menyusul banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak-anak sekolah.

Wakil Ketua Fakta Indonesia, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, hingga kini korban terus berjatuhan.

“Program makanan bergizi gratis (MBG) itu terus memakan anak-anak Indonesia menjadi korban keracunan makanannya,” ujar Tigor pada Senin (29/9/2025).

Tigor menilai kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG tidak layak. 

Bahkan, kata dia, MBG yang disajikan untuk anak-anak dalam kondisi basi, bau, busuk dan ada belatungnya.

“Jumlah korbannya sudah lebih dari 5.000 anak tetapi pemerintah masih terus saja menjalankan program MBG ini tanpa ada sikap menghentikannya sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Baca juga: Banyak Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN: Dialami SPPG yang Baru Beroperasi, SDM Butuh Jam Terbang

Baca juga: Anak-Anak Trauma MBG, Feri Amsari Minta Deddy Corbuzier Minta Maaf

Masyarakat, lanjut Tigor, sudah banyak memberikan kritik agar program dihentikan sementara. Bahkan, sebutan MBG kini berubah menjadi sindiran.

“Masyarakat mengatakan bahwa MBG itu menjadi Makan Bermasalah Gratis atau Makan Beracun Gratis,” ungkapnya.

Tigor menilai akar persoalan gizi anak tidak bisa hanya ditangani melalui penyediaan makanan massal di sekolah.

Dia berujar, makanan sehat itu sejatinya memang dari rumah.

“Apa pun makanannya kalau sudah di luar rumah itu banyak masalahnya, bisa basi, tidak bergizi, mengandung tinggi gula, garam dan lemak (GGL) atau beracun,” jelasnya.

Tigor juga mengingatkan, kantin sekolah sudah lama dikuasai produk industri yang tidak sehat.

Dia meminta pemerintah untuk melihat makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah, kebanyakanmengandung tinggi perasa kimia dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

“Anak-anak di sekolah dikuasai dan dikondisikan mengonsumsi makanan dan minuman tidak sehat juga beracun oleh industri yang bekerja sama dengan pihak sekolah,” tambahnya.

Menurut Tigor, lemahnya pengawasan pemerintah tidak lepas dari intervensi industri. 

Baca juga: Cegah Keracunan, Kemenkes Akan Awasi Ketat Program MBG

Baca juga: Prabowo Subianto Gelar Rapat Darurat Keracunan MBG, Ini Hasilnya​​​​​​​

Para pelaku industri serta usaha makanan dan minuman tidak sehat menguasai semua lini penjualan juga distribusi tanpa pengawasan yang baik dari pemerintah.

“Lemahnya pengawasan ini disebabkan adanya intervensi kuat industri atau pelaku usaha makanan atau minuman seperti MBDK terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Dia kemudian mengutip pandangan ahli nutrisi internasional dalam melihat solusi jangka panjang.

Beberapa waktu lalu dia berdiskusi dengan Prof Barry M. Popkin, Profesor ahli Nutrisi dari University of North Carolina, Amerika Serikat.

“Profesor Barry mendukung bahwa makanan dan minuman di rumah lebih sehat daripada makan dan minuman dari luar rumah,” katanya.

Berdasarkan pandangan itu, Tigor mengusulkan pendekatan baru dalam program MBG. 

Dia meminta agar kembalikan saja anak-anak agar makan makanan dari rumah sendiri.

“Jika ingin meningkatkan gizi dan kesehatan anak maka pemerintah merubah pendekatannya. MBG bukan lagi mendistribusikan makanan gratis melalui pelaku usaha di luar rumah,” ujarnya.

Dia menegaskan, pendekatan berbasis keluarga jauh lebih aman dan minim penyelewengan.

Jika makanan itu basisnya dari rumah dan keluarga, tidak mungkin si ibu mengkorupsi makanan untuk anaknya sendiri.

“Sangat tidak mungkin seorang ibu memberikan makanan basi atau busuk atau beracun kepada anak-anaknya,” ucap Tigor.

Baca juga: Sultan Hamengku Buwono X Ultimatum Keracunan MBG di Yogyakarta

Baca juga: Keracunan Massal Jadi Alarm, Pakar Minta Revitalisasi Program MBG

Selain itu, program MBG rawan korupsi karena mekanisme distribusi melibatkan pihak ketiga. 

Sebagai contoh, biaya makanan tiap anak awalnya seharga Rp 15.000, sampai di sekolah jadinya Rp 10.000.

“Bahkan pelaku usaha MBG masih mau untuk lebih besar lagi hingga harga biaya makanan bisa di bawah Rp10.000 tanpa memperhatikan kualitas makanan produknya beracun, basi, dan busuk,” ungkapnya.

Tigor menekankan, masa depan anak sehat tidak bisa dibangun tanpa melibatkan keluarga.

Tujuan pemerintah membangun masa depan anak sehat tidak perlu dilakukan langsung ke anak oleh pemerintah.

“Masa depan sehat anak dari pemerintah bisa dilakukan bersama dan melalui orang tua atau keluarganya,” pungkasnya.

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat per 27 September 2025, korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 8.649 anak.

Terjadi lonjakan jumlah korban keracunan, sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir. 

Pada bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. 

Baca juga: Menu Sayur MBG Dikeluhkan Sering Basi, Siswa Tangerang Khawatir Keracunan

Baca juga: Sikapi KLB Keracunan MBG di Indonesia, Pemerintah Tutup Dapur Makan Bergizi Gratis Bermasalah

Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025), korban mencapai 2.197 anak. 

"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan," kata Ketua JPPI, Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) adalah sebuah koalisi nasional yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang fokus pada isu pendidikan. 

JPPI bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif bagi semua anak di Indonesia dengan prinsip "no one left behind".

JPPI mengecam respon pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan.

Dia menilai pendekatan tambal sulam ini sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan.

"Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total," jelas Ubaid. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.