Ribuan Anak-anak Keracunan Massal, Fakta Indonesia Sindir jadi Program Makan Beracun Gratis

Tigor menekankan, masa depan anak sehat tidak bisa dibangun tanpa melibatkan keluarga.

Tujuan pemerintah membangun masa depan anak sehat tidak perlu dilakukan langsung ke anak oleh pemerintah.

“Masa depan sehat anak dari pemerintah bisa dilakukan bersama dan melalui orang tua atau keluarganya,” pungkasnya.

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat per 27 September 2025, korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 8.649 anak.

Terjadi lonjakan jumlah korban keracunan, sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir. 

Pada bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. 

Baca juga: Menu Sayur MBG Dikeluhkan Sering Basi, Siswa Tangerang Khawatir Keracunan

Baca juga: Sikapi KLB Keracunan MBG di Indonesia, Pemerintah Tutup Dapur Makan Bergizi Gratis Bermasalah

Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025), korban mencapai 2.197 anak. 

"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan," kata Ketua JPPI, Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) adalah sebuah koalisi nasional yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang fokus pada isu pendidikan. 

JPPI bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif bagi semua anak di Indonesia dengan prinsip "no one left behind".

JPPI mengecam respon pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan.

Dia menilai pendekatan tambal sulam ini sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan.

"Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total," jelas Ubaid. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.