Baru Sehari Dilantik Bikin Geger, BEM UI Minta Prabowo Copot Purbaya Yudhi dari Posisi Menkeu

"Bukan bakal dikejar 8 persen, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana," paparnya.

Ekonom Sebut Purbaya Terlalu Percaya Diri

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan tuntutan publik 17+8 hanya sebagai suara dari sebagian kecil rakyat menunjukkan sikap Purbaya yang terlalu percaya diri bahwa pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan otomatis meredam tuntutan rakyat.

Hal itu kata dia jelas berbahaya bagi publik dan pasar.

Menurutnya sikap percaya diri yang berlebihan atau overconfidence seperti itu menjadi alarm bagi pasar, apakah ke depan ia akan menjadi manajer fiskal yang kredibel, atau justru berbahaya bagi stabilitas publik dan pasar?

Achmad menuturkan, overconfidence seorang pejabat ekonomi ibarat sopir yang terlalu percaya diri bisa melaju kencang di jalan licin namun risiko kecelakaan justru meningkat. 

Menurut Achmad, pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar.

Pertama, kata Hidayat, Purbaya menyederhanakan persoalan yang kompleks, sebab demonstrasi bukan sekadar masalah perut.

Padahal kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan. 

“Menganggapnya hanya karena hidup kurang enak mereduksi makna demokrasi," kata Achmad.

Bahaya kedua, menurut Achmad, karena pasar otomatis membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu.

Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, maka pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal.

“Keraguan ini berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu pelarian modal,” katanya.

Baca juga: Rano Karno Beberkan Langkah Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Banjir dan Penanganan Sampah

Baca juga: Menkeu Purbaya Pengganti Sri Mulyani Orangnya Luhut Pandjaitan, Kukuhkan Opung Pengendali Ekonomi

Achmad menuturkan pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar slogan.

Publik ingin peta jalan jelas mengenai apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, serta sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Karenanya pernyataan Purbaya bahwa rakyat akan berhenti demo kalau ekonomi tumbuh, menurut Achmad, tidak hanya dangkal, tetapi juga berpotensi merusak komunikasi pemerintah dengan rakyat.

"Kredibilitas seorang Menkeu, tidak diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan," katanya,

Achmad lalu menyarankan beberapa hal yang perlu dilakukan Purbaya.

Pertama, katanya membangun kredibilitas fiskal.

Di mana APBN harus dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Di samping itu, kata dia, target pertumbuhan tinggi tak boleh mengorbankan keseimbangan fiskal.

Kedua, Purbaya perlu membuka ruang dialog dengan publik.

Achmad mengingatkan bahwa kritik dari masukan adalah masukan, bukan gangguan. “Seorang Menkeu harus menunjukkan telinga yang peka, bukan hanya mulut yang lantang,” katanya. 

Ketiga, visi Presiden harus dijalankan dengan program yang nyata.

Belanja produktif harus diperluas, reformasi birokrasi dipercepat, serta hambatan investasi harus dipangkas.

Yang tak kalah penting, menurutnya sinergi dengan kebijakan moneter perlu diperkuat agar ekspansi fiskal tidak memicu inflasi.

Keempat, kata Achmad, Purbaya harus menjaga komunikasi publik, karena Menkeu adalah wajah fiskal Indonesia di mata dunia.

Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkannya harus menenangkan publik dan meyakinkan pasar, bukan malah menciptakan kegaduhan baru.

Di sisi lain, ia juga memperingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan Purbaya.

Pertama, jangan meremehkan kritik publik karena suara masyarakat adalah fondasi demokrasi.

Kedua, jangan terjebak dalam retorika tanpa strategi.

Achmad mengatakan publik sudah kenyang janji muluk, sehingga yang dibutuhkan adalah peta jalan detail dengan indikator yang terukur.

Ketiga, jangan biarkan percaya diri berlebihan menjadi gaya kepemimpinannya.

Target 8 persen pertumbuhan, ujar dia, hanya bisa tercapai dengan perhitungan matang, bukan sekadar optimisme pribadi.

Menurut Achmad, Purbaya kini berada di persimpangan.

Apakah ia akan menjadi ekonom dengan retorika optimistis yang kontroversial, atau justru menjadi pemimpin fiskal yang kredibel dan mampu mengeksekusi visi Presiden

Jika Purbaya mampu menahan diri, mendengar publik, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengeksekusi strategi dengan cermat, maka pertumbuhan 8 persen bukan hal yang mustahil.

“Namun, jika overconfidence dibiarkan mendikte kebijakan, maka bukan pertumbuhan yang kita dapat, melainkan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang berbalik merugikan bangsa,” kata Achmad. 

Prabowo Resuffle Kabinet Merah Putih

Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi me-reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri itu dilakukan di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 16.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Prabowo bersama seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Termasuk sejumlah menteri pengganti serta menteri dan wakil menteri baru. 

Kelima menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo; serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Dalam pelantikan Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah para menteri, antara lain Menteri Keuangan dijabat Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dijabat Mukhtarudin.

Menteri Koperasi dijabat oleh Ferry Juliantono.

Sedangkan Menteri Haji dan Umrah dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf, sedangkan Wakil Menteri Haji dan Umrah dijabat Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim dijabat Sjafrie Sjamsoeddin dan Menpora masih kosong.

Alasan Penggantian Sri Mulyani dari Menteri Keuangan

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi menjawab alasan terkait penggantian Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI.

Dirinya membantah adanya isu Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

Diketahui, Sri Mulyani secara berturut-turut menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak dilantik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016.

Sri Mulyani kemudian ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan pada periode kedua Jokowi yang berlanjut pada pemerintahan Prabowo.

Sembilan tahun menjabat, Sri Mulyani kemudian diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

"(Menteri Keuangan) Bukan mundur, bukan dicopot, Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," jelas Prasetyo Hadi.

"Dasar pertimbangannya banyak lah, (haknya) ininya Presiden," tambahnya.

Dirinya tidak menyebutkan secara spesifik alasan Prabowo mengganti Sri Mulyani.

Hanya saja, dirinya meyakinkan keputusan Prabowo mengganti Sri Mulyani adalah keputusan yang tepat.

"Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama, semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua," tambahnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.