Baru Sehari Dilantik Bikin Geger, BEM UI Minta Prabowo Copot Purbaya Yudhi dari Posisi Menkeu

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak agar Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Hal tersebut disampaikan dalam orasi BEM UI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru menjelaskan, desakan itu muncul imbas pernyataan Purbaya yang kontroversial saat menanggapi tuntutan rakyat 17+8. 

Mereka pun menyayangkan, Presiden RI, Prabowo Subianto justru salah dalam memilih pengganti Menkeu. 

Menurut BEM UI, pernyataan Purbaya sangat menyakiti perasaan rakyat.

"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat," kata dia.

"Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karen ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," sambungnya.

Selain itu, BEM UI juga mengkritisi pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto yang menyebut jika tuntutan rakyat 17+8 dipenuhi semua maka akan membuat repot.

Diallo menegaskan, pernyataan itu menunjukkan Wiranto tidak kompeten menduduki jabatan sebagai orang dekat kepala negara.

"Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, 'jika semua dipenuhi repot'. Nggak usah bernegara, pak kalau repot, banyak orang yang lebih kompeten dari anda," ungkapnya. 

Tak hanya itu, Diallo juga menyebut, pihaknya mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dicopot.

"Yang paling dekat sebenarnya Kapolri dulu, kita minta untuk dicabut, diturunkan," tuturnya. 

Diallo mendorong agar posisi Kapolri itu diganti oleh polisi yang lebih kompeten dan mengedepankan kemanusiaan.

"Ganti dengan orang yang lebih kompeten, ganti dengan orang yang lebih memiliki rasa kemanusiaan," pungkasnya. 

Klarifikasi Menkeu Purbaya 

ernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa terkait 17+8 Tuntutan Rakyat menuai protes dari publik.

Pernyataannya yang menganggap enteng 17+8 Tuntutan Rakyat itu pun viral di media sosial.

Terkait pernyataannya, Purbaya pun menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf.

Permohonan maaf itu disampaikannya dalam acara serah terima jabatan yang turut dihadiri Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan pertama, Purbaya mengaku terkejut ketika melihat pemberitaan sejumlah media yang mengutip ucapannya.

Dirinya berkilah masih baru menduduki jabatan menteri, sehingga gaya 'koboinya' ketika berbicara masih terbawa hingga saat ini.   

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi," ungkap Purbaya dalam acara serah terima jabatan yang turut dihadiri Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa (9/9/2025).

"Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di (Kementerian) Keuangan beda bu, salah ngomong langsung diplintir sana-sini," jelasnya.

Baca juga: Alasan Prabowo Copot Budi Gunawan dari Menkopolhukam, Imbas Kerusuhan Kemarin?

Baca juga: Sri Mulyani Bukan mengundurkan Diri, Ini Alasan Prabowo Ganti Menteri Keuangan

Oleh karena itu, Purbaya menyampaikan permohonan maaf.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tak bermaksud membuat gaduh.

"Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," imbuhnya.

Bersamaan dengan permintaan maaf, dirinya mengaku akan bekerja semaksimal mungkin untuk membawa perubahan ekonomi Indonesia.

Dirinya mengaku akan melibatkan Sri Mulyani ke depannya.

"Yang Ketiga, ini kan saya baru di sini (Kementerian keuangan), yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomim secara keseluruhan bisa tunbuh lebih baik lagi," jelasnya.

Terakhir, Purbaya menyampaikan pesan kepada para awak media.

Dirinya meminta para jurnalis untuk memberikan waktu untuknya bekerja selama beberapa bulan mendatang.

Purbaya berharap awak media tak langsung mengkritisi kebijakan yang akan dilahirkannya dalam waktu dekat.  

"Jadi ke depan, teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja lebih baik, nanti kalau udah beberapa bulan baru anda kritik habis-habisan. Terima kasih," tutup Purbaya. 

Belum Sehari Jabat Menkeu, Purbaya Sudah Blunder

Diberitakan sebelumnya, belum sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa sudah membuat heboh.

Pernyataannya soal 17+8 Tuntutan Rakyat viral di media sosial.

Dalam pernyataan yang disampaikannya sesaat tiba di Kantor Kementerian Keuangan RI pada Senin (8/9/2025), atau sesaat dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Menkeu itu, Purbaya menganggap enteng soal 17+8 Tuntutan Rakyat.

Dirinya menyebutkan 17+8 Tuntutan Rakyat itu hanya merupakan permintaan dari sebagian kecil rakyat Indonesia.

Purbaya pun mengakui belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan yang diinisiasi oleh aktivis yang menamakan diri Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, antara lain, Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez, hingga Ferry Irwandi.

"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (8/9/2025).

Menurutnya, 'suara sumbang' itu dapat diredakan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dirinya pun mengaku percaya diri mampu membawa pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada tahun ini.

Baca juga: Profil Ferry Juliantono, Loyalis Prabowo yang Kini Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie

Baca juga: Sri Mulyani Bukan mengundurkan Diri, Ini Alasan Prabowo Ganti Menteri Keuangan

"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen , itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujarnya.

Karenanya kata Purbaya, sebagai Menkeu ia akan memastikan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong ekonomi mencapai target 8 persen sebagaimana yang ditetapkan Presiden Prabowo.

"Bukan bakal dikejar 8 persen, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana," paparnya.

Ekonom Sebut Purbaya Terlalu Percaya Diri

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan tuntutan publik 17+8 hanya sebagai suara dari sebagian kecil rakyat menunjukkan sikap Purbaya yang terlalu percaya diri bahwa pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan otomatis meredam tuntutan rakyat.

Hal itu kata dia jelas berbahaya bagi publik dan pasar.

Menurutnya sikap percaya diri yang berlebihan atau overconfidence seperti itu menjadi alarm bagi pasar, apakah ke depan ia akan menjadi manajer fiskal yang kredibel, atau justru berbahaya bagi stabilitas publik dan pasar?

Achmad menuturkan, overconfidence seorang pejabat ekonomi ibarat sopir yang terlalu percaya diri bisa melaju kencang di jalan licin namun risiko kecelakaan justru meningkat. 

Menurut Achmad, pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar.

Pertama, kata Hidayat, Purbaya menyederhanakan persoalan yang kompleks, sebab demonstrasi bukan sekadar masalah perut.

Padahal kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan. 

“Menganggapnya hanya karena hidup kurang enak mereduksi makna demokrasi," kata Achmad.

Bahaya kedua, menurut Achmad, karena pasar otomatis membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu.

Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, maka pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal.

“Keraguan ini berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu pelarian modal,” katanya.

Baca juga: Rano Karno Beberkan Langkah Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Banjir dan Penanganan Sampah

Baca juga: Menkeu Purbaya Pengganti Sri Mulyani Orangnya Luhut Pandjaitan, Kukuhkan Opung Pengendali Ekonomi

Achmad menuturkan pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar slogan.

Publik ingin peta jalan jelas mengenai apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, serta sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Karenanya pernyataan Purbaya bahwa rakyat akan berhenti demo kalau ekonomi tumbuh, menurut Achmad, tidak hanya dangkal, tetapi juga berpotensi merusak komunikasi pemerintah dengan rakyat.

"Kredibilitas seorang Menkeu, tidak diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan," katanya,

Achmad lalu menyarankan beberapa hal yang perlu dilakukan Purbaya.

Pertama, katanya membangun kredibilitas fiskal.

Di mana APBN harus dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Di samping itu, kata dia, target pertumbuhan tinggi tak boleh mengorbankan keseimbangan fiskal.

Kedua, Purbaya perlu membuka ruang dialog dengan publik.

Achmad mengingatkan bahwa kritik dari masukan adalah masukan, bukan gangguan. “Seorang Menkeu harus menunjukkan telinga yang peka, bukan hanya mulut yang lantang,” katanya. 

Ketiga, visi Presiden harus dijalankan dengan program yang nyata.

Belanja produktif harus diperluas, reformasi birokrasi dipercepat, serta hambatan investasi harus dipangkas.

Yang tak kalah penting, menurutnya sinergi dengan kebijakan moneter perlu diperkuat agar ekspansi fiskal tidak memicu inflasi.

Keempat, kata Achmad, Purbaya harus menjaga komunikasi publik, karena Menkeu adalah wajah fiskal Indonesia di mata dunia.

Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkannya harus menenangkan publik dan meyakinkan pasar, bukan malah menciptakan kegaduhan baru.

Di sisi lain, ia juga memperingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan Purbaya.

Pertama, jangan meremehkan kritik publik karena suara masyarakat adalah fondasi demokrasi.

Kedua, jangan terjebak dalam retorika tanpa strategi.

Achmad mengatakan publik sudah kenyang janji muluk, sehingga yang dibutuhkan adalah peta jalan detail dengan indikator yang terukur.

Ketiga, jangan biarkan percaya diri berlebihan menjadi gaya kepemimpinannya.

Target 8 persen pertumbuhan, ujar dia, hanya bisa tercapai dengan perhitungan matang, bukan sekadar optimisme pribadi.

Menurut Achmad, Purbaya kini berada di persimpangan.

Apakah ia akan menjadi ekonom dengan retorika optimistis yang kontroversial, atau justru menjadi pemimpin fiskal yang kredibel dan mampu mengeksekusi visi Presiden

Jika Purbaya mampu menahan diri, mendengar publik, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengeksekusi strategi dengan cermat, maka pertumbuhan 8 persen bukan hal yang mustahil.

“Namun, jika overconfidence dibiarkan mendikte kebijakan, maka bukan pertumbuhan yang kita dapat, melainkan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang berbalik merugikan bangsa,” kata Achmad. 

Prabowo Resuffle Kabinet Merah Putih

Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi me-reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri itu dilakukan di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 16.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Prabowo bersama seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Termasuk sejumlah menteri pengganti serta menteri dan wakil menteri baru. 

Kelima menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo; serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Dalam pelantikan Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah para menteri, antara lain Menteri Keuangan dijabat Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dijabat Mukhtarudin.

Menteri Koperasi dijabat oleh Ferry Juliantono.

Sedangkan Menteri Haji dan Umrah dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf, sedangkan Wakil Menteri Haji dan Umrah dijabat Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim dijabat Sjafrie Sjamsoeddin dan Menpora masih kosong.

Alasan Penggantian Sri Mulyani dari Menteri Keuangan

Mensesneg RI, Prasetyo Hadi menjawab alasan terkait penggantian Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI.

Dirinya membantah adanya isu Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

Diketahui, Sri Mulyani secara berturut-turut menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak dilantik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016.

Sri Mulyani kemudian ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan pada periode kedua Jokowi yang berlanjut pada pemerintahan Prabowo.

Sembilan tahun menjabat, Sri Mulyani kemudian diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

"(Menteri Keuangan) Bukan mundur, bukan dicopot, Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," jelas Prasetyo Hadi.

"Dasar pertimbangannya banyak lah, (haknya) ininya Presiden," tambahnya.

Dirinya tidak menyebutkan secara spesifik alasan Prabowo mengganti Sri Mulyani.

Hanya saja, dirinya meyakinkan keputusan Prabowo mengganti Sri Mulyani adalah keputusan yang tepat.

"Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama, semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua," tambahnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.