Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan pembangunan dari nol sekaligus mempercepat operasional layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Di sisi lain, keterlibatan CSR, hibah, dan dukungan komunitas diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan APBN secara lebih efisien tanpa mengurangi target perluasan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pembukaan ruang pendanaan dari berbagai sumber ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi luas dari dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.