BGN Kurangi Beban APBN, Dapur MBG Kini Bisa Dibiayai CSR

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pendanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan program sekaligus menekan beban pembiayaan yang selama ini bertumpu pada anggaran negara.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Nanik menyebutkan, pembangunan dapur SPPG ke depan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga donor, hingga hibah dari negara lain dan yayasan.

Menurut dia, potensi pendanaan non-APBN tersebut cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung program pemenuhan gizi nasional.

“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini, bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” kata Nanik.

Kebijakan tersebut muncul di tengah kebutuhan pembangunan dapur SPPG yang terus meningkat seiring ekspansi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

SPPG merupakan unit layanan yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada kelompok sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Keberadaan dapur-dapur tersebut menjadi tulang punggung operasional program karena menentukan kelancaran penyediaan makanan setiap hari.

Nanik menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan dapur bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawabnya. Namun, kolaborasi dinilai menjadi strategi penting agar pembangunan fasilitas dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Perhatian khusus juga diberikan kepada daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik.

Menurut Nanik, pembangunan dapur SPPG di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan sekolah-sekolah setempat.

Dengan demikian, dukungan sektor swasta dapat diarahkan untuk memperkuat akses layanan gizi bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.

“Untuk wilayah 3T ini perlu ada keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengusaha yang memiliki keterhubungan dengan sekolah,” ujarnya.

Selain pembangunan dapur baru, BGN juga membuka kemungkinan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan kantin sekolah atau fasilitas serupa yang dapat disesuaikan dengan standar operasional SPPG.