Ojek Online

Masyarakat Transportasi Indonesia Desak Pemerintah Jadikan Ojol Angkutan Barang Saja, Bukan Orang

Masyarakat Transportasi Indonesia Desak Pemerintah Jadikan Ojol Angkutan Barang Saja, Bukan Orang

Wartakotalive.com/ M Rifqi Ibnumasy
OJOL UNTUK BARANG - Foto ilustrasi ojol, demi keselamatan berlalu lintas, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah menetapkan layanan ojek daring atau ojek online (ojol) terutama motor, sebatas untuk angkutan barang dan logistik mikro, bukan untuk angkutan penumpang yang diterapkan bertahap dalam 3-5 tahun ke depan. Wakil Ketua MTI, Djoko mengatakan motor sebagai angkutan penumpang bukan cerminan negara maju dan ke depan mesti ditinggalkan. 

"Fasilitas kemanfaatan untuk pengemudi yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian. Nanti ada hal-hal lain yang teknis," ujar Airlangga kepada awak media, Rabu (29/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden yang bakal mengatur mengenai pengemudi ojek online.

Menurut Prasetyo beleid itu bakal mengatur mengenai status, perlindungan, dan tarif untuk pengemudi ojek online.

Prasetyo mengatakan peraturan presiden ojol ditargetkan rampung secepatnya.

Bahkan, kata dia, sangat mungkin beleid irtu bakal rampung pada tahun 2025 ini.

"Karena sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Namun secara umum sudah hampir semua," ujar Prasetyo kepada awak media, Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Rayakan HUT PKN, Anas Urbaningrum Serahkan Bingkisan untuk Pengemudi Ojol

Menurutnya dari draf itu masih ada yang perlu dipelajari, dan masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak.

"Kami cari jalan keluar terbaik," kata dia.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal pengemudi ojek online di Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan satu tahun kepemimpinannya sebagai presiden.

Salah satunya adalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojol.

Prabowo mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan diskusi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ojek online untuk mencari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojek online.

"Kemudian efisiensi sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan. Namun kita ingin supaya lapangan kerja pengemudi ojek online terjamin. Kalau tidak salah ada empat juta pengemudi ojek online di dua perusahaan besar itu," ujar Prabowo.

Sementara katanya ada sekitar dua juta pengusaha yang menggunakan perusahaan ojek online sebagai sarana jual beli UMKM.

"Jadi enam juta orang hidup dari masalah ini," kata Prabowo.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved