Dedi Mulyadi Inisiatif Bentuk Satgas MBG Jabar, Meski Belum Ditetapkan BGN Pusat

Kedua pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan.

Baca juga: Sultan Hamengku Buwono X Ultimatum Keracunan MBG di Yogyakarta

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

"Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kita tutup sementara," jelas Zulkifli.

Ketiga evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan.

Keempat Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli.

Pakar Minta Revitalisasi Program MBG

Kasus keracunan massal sempat mencoreng Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pakar menegaskan program ini tetap mendesak dilanjutkan demi mencegah stunting dan malnutrisi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap mendesak untuk dilanjutkan meski sempat tercoreng kasus keracunan massal di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada Senin (22/9/2025) dan Rabu (24/9/2025).

Pakar kebijakan publik dari Universitas Pasundan Bandung, Eki Baehaki menegaskan, urgensi program ini tidak boleh diragukan.

Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi persoalan serius seperti stunting, anemia, hingga malnutrisi kronis.

Baca juga: Menu Sayur MBG Dikeluhkan Sering Basi, Siswa Tangerang Khawatir Keracunan

"Sepiring makan bergizi gratis di sekolah adalah intervensi negara yang sangat dibutuhkan, namun niat mulia bisa runtuh oleh tata kelola yang rapuh. Program MBG harus terus dilanjutkan tetapi dengan perbaikan tata kelola yang radikal," kata Eki dari keterangannya pada Minggu (28/9/2025).

Eki mengingatkan, kasus keracunan yang berulang adalah 'lampu merah' atau peringatan keras bagi pelaksanaan program.