Sandiaga Uno Menilai China Juga Punya Andil Benahi Beban Utang Kereta Cepat

WARTAKOTALIVE.COM - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai bukan hanya Indonesia yang harus bertanggung jawab dengan utang kereta cepat yang membengkak. 

Sandi menilai, negeri China juga bertanggung jawab atas kelangsungan program kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Terlebih, pengusaha Indonesia itu menilai kereta cepat Indonesia-China (KCIC) memiliki unsur nama China sehingga membuktikan peran besar China dalam kelangsungan transportasi umum ini. 

Sandi ikut mengomentari utang kereta cepat yang dikhawatirkan bakal membebani APBN. 

Menurut Sandi, sedari awal pembangunan kereta cepat bukan hanya soal transportasi namun juga demi menghidupi wilayah-wilayah yang dilintasinya seperti Karawang, Tegalluar, dan Walini, dan Halim. 

Di mana diharapkan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh kereta cepat ikut tumbuh. 

Sehingga kata Sandi, solusi masalah kereta cepat harus dicari bersama-sama. 

Utamanya terkait dengan restrukturisasi pada kereta cepat Indonesia-China.

Restrukturisasi adalah penataan ulang struktur, baik pada perusahaan, utang, maupun posisi pekerjaan, untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi.

Dalam konteks keuangan, restrukturisasi kredit adalah upaya memberikan keringanan pembayaran bagi debitur yang kesulitan, seperti penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu, atau penurunan suku bunga, dan bukan penghapusan utang.

Baca juga: Danantara Ngotot Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar APBN, Purbaya Serahkan ke Presiden Prabowo

Pun kata Sandi, China juga harus ikut andil dalam penataan restrukturisasi tersebut. Bisa terkait dengan hitung kembali suku bunga dari proyek tersebut.

Apalagi nama kereta cepat Indonesia memiliki nama unsur China di dalamannya.

“Ini juga China harus ikut tanggung jawab, China harus melihat ini cost overrun. Kita harus bisa negosiasikan bahwa ini adalah proyek reputasi bangsa,” ucap Sandi. 

Sebelumnya utang kereta cepat menjadi polemik lantaran PT KAI merasa terbebani dan sulit balik modal dari proyek ambisius di era Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Pasalnya hingga kini, proyek kereta cepat belum untung bahkan rugi triliunan rupiah setiap tahunnya sehingga sulit mengembalikan utang modal ke China.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pun ogah membayarkan uang kereta cepat menggunakan APBN lantaran sedari awal skema proyek tersebut business to Business (b2b).