Operasi Zebra 2025 Dimulai, Pelat Diplomatik dan TNI-Polri Palsu Jadi Sasaran

Komarudin menjelaskan, fokus operasi kali ini lebih menekankan penindakan preemtif dan preventif, masing-masing 40 persen, sedangkan penegakan hukum berupa tilang hanya 20 persen.

“Pelanggaran yang disasar adalah pelanggaran kasat mata yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas, misalnya penggunaan helm, juga knalpot-knalpot yang tidak sesuai standar,” ujarnya.

Personel kepolisian akan terjun dengan sistem hunting, bukan razia stasioner seperti sebelumnya. 

Dengan demikian, petugas akan berkeliling dan menindak pelanggar langsung di tempat.

“Titik Operasi Zebra semua wilayah dengan hunting system. Nanti kita lihat jenis pelanggarannya, apakah itu cukup dengan teguran simpatik atau memang harus ditilang,” jelas Komarudin.

Baca juga: Polda Metro Jaya Catat 54.827 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sepekan Operasi Zebra Jaya 2024

Jenis Pelanggaran Sasaran

Korlantas Polri bersiap menggelar Operasi Zebra 2025 di seluruh Indonesia pada 17–30 November 2025.

Operasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kesiapan itu disampaikan Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident & Rakernis Gakkum T.A. 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Bandung.

Dalam paparannya, Kombes Pol Aries menjelaskan bahwa Operasi Zebra menjadi bagian penting untuk mempersiapkan Operasi Lilin, dengan fokus pada manusia, kendaraan, serta sarana dan prasarana jalan.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujar Aries dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

Kombes Pol Aries menjelaskan, Operasi Zebra 2025 diarahkan melalui tiga sasaran utama, yakni mempersiapkan Operasi Lilin, berdasarkan hasil analisis Kamseltibcarlantas tiga bulan terakhir, dan menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk penertiban balap liar yang kini jadi perhatian khusus.

Ia menegaskan, operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi.

“Kita tidak lagi menghitung dari jumlah kejadian saja, tapi melihat perbandingan dengan jumlah penduduk dan kendaraan. Jadi tidak selalu Polda besar yang paling tinggi tingkat pelanggarannya,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Aries juga menyoroti keberhasilan Operasi Patuh yang digelar sebelumnya.

Menurutnya, penindakan terhadap kendaraan overload dan overdimension memberikan dampak besar hingga menjadi pembahasan di tingkat kementerian.