Berita Jakarta

Kualitas Udara di Berbagai Kota di Indonesia Menurun, KLH Sebut Car Free Day Bisa jadi Solusi

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) bisa menjadi solusi mengatasi kualitas udara di Indonesia termasuk Jakarta yang menurun.

Tribun Jakarta/Gerald Leonardo
JAGA KUALITAS UDARA - Anggota Pramuka membersihkan sampah saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025). Kegiatan HBKB atau CFD ini menjadi sarana edukasi publik untuk pengurangan emisi dan pengelolaan sampah. 
Ringkasan Berita:
  • Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) bisa menjadi solusi mengatasi kualitas udara di Indonesia yang menurun.
  • Kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia, mengalami kemunduran saat musim kemarau, di mana jumlah hari dengan kategori tidak sehat meningkat 30-40 persen.

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) bisa menjadi solusi untuk mengatasi kualitas udara di Indonesia yang menurun. 

Salah satunya kegiatan HBKB atau CFD yang digelar di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus sarana edukasi publik mengenai pengurangan emisi dan pengelolaan sampah.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan adanya kegiatan CFD menjadi gerakan strategis untuk kembalikan langit biru.

Apalagi kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, mengalami kemunduran serius saat musim kemarau, di mana jumlah hari dengan kategori tidak sehat meningkat 30 hingga 40 persen.

"Car free day penting untuk mengembalikan langit biru kita. Kita semua melihat kondisi udara Jakarta sangat memprihatinkan," ujar Rasio Ridho di lokasi.

Perbaikan kualitas udara harus dilakukan dari berbagai sisi: mengurangi emisi kendaraan, meningkatkan standar bahan bakar, mengontrol emisi industri, serta menghentikan praktik pembakaran sampah terbuka.

Karenanya, CFD didorong menjadi ruang edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa pengurangan emisi harus dimulai dari kebiasaan keseharian.

Baca juga: Polres Karawang Tangkap 4 Warga yang Keroyok hingga Menewaskan Remaja Disabilitas

'Kalau CFD dilakukan secara rutin, emisi kendaraan akan berkurang dan masyarakat bisa menikmati udara yang lebih bersih," katanya.

Selain isu udara, persoalan sampah juga menjadi sorotan utama.

Rasio menyebut tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 39,1 persen, sementara lebih dari 60 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik.

Situasi ini menurutnya tidak akan berubah tanpa partisipasi aktif masyarakat.

"Kita semua adalah penghasil sampah dan harus bertanggung jawab atas sampah-sampah kita," tegasnya.

Ia berharap Jakarta Utara dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan sampah berjenjang, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, melalui pelibatan masyarakat, sekolah, organisasi, dan perangkat wilayah.

Menurutnya, langkah komprehensif yang dilakukan Pemkot Jakut sudah berada di jalur yang benar, sehingga wilayah ini dinilai berpotensi menjadi model pengelolaan sampah bagi kota-kota lain di Indonesia.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto memaparkan pencapaian signifikan wilayahnya sejak mendapat pendampingan intensif dari KLH.

Jakarta Utara ditetapkan sebagai wilayah pilot project pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sejak Februari 2025, bersamaan dengan deklarasi percepatan penanganan sampah di tingkat RT/RW.

Ia menjelaskan, upaya perbaikan berjalan melalui berbagai jalur, salah satunya Gerakan Pilah Sampah (GPS) yang dilakukan oleh PKK dan warga di 460 RW.

"Hampir seluruh RW kini punya rumah memilah. Angkanya sudah mendekati 9 persen, sementara target akhir 11 persen. Ini tertinggi di Jakarta," ujar Edy.

Sementara dari sekitar 400 sekolah di Jakarta Utara, sebanyak 265 sekolah telah berstatus Adiwiyata, hanya dalam waktu satu bulan setelah deklarasi bersama KLH.

Program ini fokus pada edukasi lingkungan sejak usia dini, terutama pemahaman soal pemilahan sampah.

Pemkot Jakarta Utara memastikan kegiatan ini akan terus didorong secara rutin sebagai bagian dari strategi lingkungan jangka panjang.

Dengan edukasi konsisten, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga udara dan sampah adalah tanggung jawab bersama.

(TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved