Disinggung Purbaya Soal Banyaknya Uang Mengendap di Bank, Ini Jawaban Pemprov DKI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Disinggung Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa soal besarnya dana mengendap di bank, Pemprov DKI Jakarta angkat suara.

Pengendapan dana yang mencapai Rp 14,6 triliun di bank itu bukan karena lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah ataupun demi mendapatkan keuntungan/imbalan dari bunga.

Dana mengendap dikarenakan penyerapan anggaran umumnya terjadi pada akhir tahun. 

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati.

Suharini menyampaikan, mengacu pada tahun sebelumnya, besarnya penyerapan anggaran umumnya terjadi pada akhir tahun.

Selama periode November dan Desember, besarannya bahkan mencapai belasan triliun rupiah. 

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Tanggapan Pramono Anung Soal Ramainya Mafia Kios di Pasar Pramuka Jaktim

Suharini mengatakan, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai bulan November dan akan menyusut drastis di bulan Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," lanjut Suharini.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win (terbaik cepat) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di Triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

Pemprov DKI juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Rp 14,6 Triliun Uang Pemprov DKI Mengendap di Bank 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025. 

Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp 14,6 triliun. 

Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah. 

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. 

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat," ujarnya. 

"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun," imbuhnya. 

"Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” lanjut Purbaya. 

Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. 

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun,"ucapnya. 

"Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.

Jawaban Pramono Soal Pernyataan Purbaya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan bahwa ada dana Rp14,6 triliun yang mengendap di bank. 

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Pramono menjelaskan hal itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun. 

Menurut Pramono, hal ini bukan kali pertama terjadi. 

“Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” katanya. 

Pramono memastikan, dana Rp14,6 triliun nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja pada November dan Desember mendatang yang nominalnya diperkirakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun. 

Ia juga memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta dalam keadaan sehat, dengan realisasi pajak yang melampaui target. 

“Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.