DBH Dipangkas Rp 15 triliun, DPRD DKI Wanti-wanti Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kualitas Layanan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar efisiensi anggaran tidak mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat, terutama transportasi umum.

Efisiensi ini buntut adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 15 triliun.

Semula APBD Provinsi DKI Jakarta 2026 dirancang sebesar Rp 95 triliun, namun karena adanya pemangkasan sehingga menjadi Rp 79 triliun.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Ade Suherman, mendorong agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

Kata dia, pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal.

“Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Ade dari keterangannya pada Rabu (8/10/2025).

Berdasarkan data, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk Transjakarta pada tahun 2023 sempat dipangkas Rp 336 miliar dari usulan awal sebesar Rp 3,9 triliun.

Meski demikian, layanan operasional Transjakarta tetap berjalan normal.

Pada tahun 2024, PT Transjakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp 9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.

Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan mencapai Rp 218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya.

Ade menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

“Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. Tapi DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” tegasnya.

Baca juga: Ratusan Pedagang Demo DPRD DKI Jakarta, Tolak Raperda KTR, Khawatir tak Bisa Jual Rokok

Berdasarkan laporan keuangan BPBUMD DKI Jakarta, aset Transjakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 7,66 triliun, dengan liabilitas Rp 2,80 triliun dan ekuitas Rp 4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp 4,47 triliun.

Lebih lanjut, Ade mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan.

“Subsidi yang diberikan pemerintah untuk transportasi publik adalah bentuk kehadiran negara dalam melayani warganya,” imbuhnya.

“Jadi sudah sepatutnya kita bersama-sama memanfaatkannya secara optimal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan,” lanjutnya.

Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong Pemprov menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

“Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Ade.

Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp 95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp 26 triliun.

Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp 79,06 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp 95 triliun akan menjadi Rp 79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," jelas Pramono. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.