Pramono Senyum Dana Bagi Hasil Jakarta Terpotong Rp 15 T, Ini Penjelasan Purbaya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan tertutup bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Usai menggelar pertemuan selama satu jam, Purbaya mengungkap alasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipotong lebih besar dibanding daerah lain.

Adapun pemotongan ini dilakukan secara proporsional, artinya semakin besar kontribusi suatu daerah terhadap penerimaan negara, semakin besar juga pemotongannya.

“Kalau lihat dari proporsional semakin besar, pasti semakin besar Ini potongannya," ucap Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Dana Bagi Hasil Terpangkas Drastis, Purbaya Datangi Pramono di Balai Kota

"Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” imbuhnya.

Dia meyakini Jakarta masih mampu bertahan meski mengalami pemotongan DBH yang signifikan.

Purbaya juga menekankan, pemotongan ini bersifat sementara. 

Apabila ekonomi membaik dan penerimaan negara meningkat, pemerintah pusat akan meninjau kembali dan mengembalikan dana ke daerah.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR RI Bahas DBH Bareng Sri Mulyani: Kami Tak Ada Ribut Seperti Bupati Meranti Itu

“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik," katanya. 

"Tahun depan akan terlihat lebih cepat. Pertengahan triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah,” jelas Purbaya.

Nantinya, pengembalian dana akan dilakukan dengan catatan belanja daerah tetap tertib.

Langkah ini diambil agar APBN tetap seimbang, tetapi daerah, termasuk Jakarta, tetap bisa menjalankan kegiatan dan layanan publik.

“Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” ungkap Purbaya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menjadi provinsi dengan pemotongan dana transfer APBD tahun 2026 paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar," kata Pramono.

Di Jakarta, pemerintah pusat memotong dana transfer hingga Rp15 triliun. 

Angka ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

"Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik," ujar Pramono.

DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun," ucapnya. 

"Jadi kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," imbuh Pramono.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09