Dana Transfer Dipotong, Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov DKI Tahun Depan Bakal Pangkas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menyebut Pemprov DKI Jakarta akan memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu imbas rencana pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Chico mengatakan, pemangkasan anggaran difokuskan kepada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. 

"Efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap enggak berdampak langsung untuk masyarakat,” ujar Chico saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (6/10/2025).

Politisi PDIP itu mengatakan, program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan terkena pemangkasan.

Menurutnya, meskipun DBH dari pusat dipotong, Pemprov DKI tetap optimistis karena masih bisa mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lewat investasi. 

Namun, hingga sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih membahas program lain yang kemungkinan terdampak efisiensi anggaran.

“Belum ada keputusan lain. Yang pasti jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.

Baca juga: Angka Stunting di Depok Turun 1,8 Persen, Pencegahan dan Intervensi jadi Kunci Utama

Selain soal DBH, rapat pimpinan (rapim) juga membahas kesiapan menghadapi musim hujan.

Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memaparkan langkah-langkah antisipasi banjir.

Pihaknya, kata dia, juga memberikan perhatian khusus lemahnya tindak lanjut terhadap laporan warga. Bahkan, ada aduan sejak 2019 yang disebut belum dieksekusi.

“Pak Gubernur cukup tegas. Laporan warga harus jadi prioritas. Kalau mau jadi kota global, kritik dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti,” tegas Chico.

Untuk mempercepat penanganan, Pemprov sepakat memperkuat peran camat sebagai pintu utama eksekusi laporan warga. Aplikasi JAKI tetap digunakan, namun hasil laporan akan dipusatkan ke wilayah. 

“Kadang ada laporan yang dibilang sudah selesai, ternyata belum. Itu jadi sorotan. Makanya koordinasi lintas dinas harus lebih kuat,” jelas Chico.

Dia menambahkan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, masih sering menerima laporan langsung dari masyarakat melalui media sosial pribadinya. 

“Kalau DM (direct message) warga ke Pak Gub, pasti dibaca dan direspons langsung. Itu enggak ada lawan di pejabat Indonesia,” jelas dia. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.