Rekrutmen Petugas Damkar hingga Kebersihan di Jakarta Bakal Berkurang Imbas DBH Dipangkas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan berdampak pada pembukaan lowongan kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk tahun depan. 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menggelar pertemuan secara tertutup bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Karena ada pengurangan ini mungkin untuk tahun depan, peluang (pembukaan lowongan kerja PJLP) itu juga akan berkurang,” ucap Pramono.

Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov DKI rutin membuka sejumlah formasi PJLP, mulai dari petugas damkar hingga pasukan kebersihan.

Sehingga, dengan berkurangnya DBH, kesempatan membuka formasi tambahan pada tahun depan kemungkinan mengecil.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500,” kata Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan, pemangkasan DBH tidak akan memengaruhi tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-ASN, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jakarta.

"Jadi yang pertama, tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN,” jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menjadi provinsi dengan pemotongan dana transfer APBD tahun 2026 paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

Baca juga: Serang Warga dan Acak-acak Warung Sembako, Seekor Monyet Diamankan Petugas Damkar di Cibodas

"Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar," kata Pramono.

Di Jakarta, pemerintah pusat memotong dana transfer hingga Rp15 triliun. Angka ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

"Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik," ujar Pramono.

DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," jelas Pramono.(m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.