WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Ketua Paguyuban Pasar Barito, Karno, menegaskan penolakan pedagang terhadap rencana relokasi ke pasar-pasar di bawah naungan PD Pasar Jaya. 

Hal tersebut merespons Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) yang menawarkan solusi kepada para pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Para pedagang dapat memilih lokasi pasar yang diinginkan dengan menggratiskan sewa lapak pasar selama tiga bulan hingga menunggu lokasi usaha di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, rampung dibangun.

Menurut Karno, meski diberikan fasilitas gratis selama tiga bulan, pedagang tetap enggan pindah karena khawatir usahanya tidak berjalan lancar.

“Intinya, kalau kami disuruh pindah ke (pasar di bawah naungan) PD Pasar Jaya mana pun, entah itu yang di Mampang, Pondok Labu, Mayestik, pedagang tuh enggak ada yang mau," ujarnya, saat ditemui Warta Kota di lokasi, Rabu (6/8/2025).

"Enggak ada yang mau sama sekali, walaupun digratiskan selama 3 bulan. Nah, nanti setelah itu (3 bulan), ke depannya gimana? Dan selama 3 bulan kami dagang itu kira-kira laku apa enggak? Kan gitu," sambung dia.

Baca juga: Tak Hanya Bendera Merah Putih, Bendera One Piece Ikut Diburu Jelang HUT RI

Karno menegaskan, penolakan ini menjadi sikap tegas pedagang. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki kondisi pasar dan taman secara bersama-sama tanpa harus memaksa relokasi.

“Harapan semua pedagang, kalau memang pemerintah punya program untuk taman, ya sudahlah artinya dibenahi sama-sama. Kita percantik taman dan tempat dagang, bisa dibuatkan pintu akses agar pengunjung yang berjalan-jalan di taman bisa membeli makanan dan oleh-oleh,” tambah Karno.

Menurut Karno, sampai saat ini keinginan pedagang tersebut belum disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

Ia juga menyinggung proses relokasi yang terkesan tergesa-gesa.

"Mungkin nanti akan disampaikan. Ya Intinya sih program pemerintah yang jelas kami dukung, cuman enggak harus pedagang tuh direlokasi, artinya kalau taman mau dipercantik, ayo dipercantik sama-sama, diperindah sama-sama," ucap dia.

"Toh, katanya kami mau dipindah ke Lenteng Agung, pemerintah bilang kan anggarannya belum ada. Nah, pertanyaan saya kalau belum ada, yasudah yang ada saja ditempatin. Kan enak. Sembari nunggu ayo kerja samanya antara pedagang dan pemerintah. Kalau ini kan kesannya terburu-buru," lanjut Karno.

Ia juga mengkritik terkait surat pernyataan sukarela di kertas kosong yang dianggap membingungkan dan tidak melibatkan seluruh pedagang secara transparan.

"Kaya kemarin bahasanya dari UMKM  'Kamu bikin surat pernyataan bahwa kamu sukarela kosong'. Lah kami kan bingung, bikin sendiri, tanda tangan sendiri. Jadi waktu itu kan pengurus lama, nah dia tuh yang digituin sama UMKM, waktu kumpul di sana, di taman," katanya.

"Maksud saya kan gini, seharusnya itu diinformasikan dulu ke semua pedagang 'ini ada dari UMKM, gini, gini, gini,' kan gitu. Ini enggak. Dibuatkan kata-katanya pun disusun dari pihak UMKM," sambungnya.