Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI-P disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). 

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.

Dia menyebut demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet namun tidak menjadi oposisi.

Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.

“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Dalam posisi tersebut, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi bakal bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan,” ujar Megawati.

Dia juga menekankan bahwa keberpihakan PDI-P tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan moral politik yang diajarkan Bung Karno.

(Kompas.com/Tria Sutrisna)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.