WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Hal tersebut justru diapresiasi peneliti senior bidang politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. 

Hanya saja mungkin ada kekecewaan yang dirasakan Prabowo karena keinginan untuk merangkul semua partai mengalami kegagalan. 

Menurut Lili, Prabowo pun harus menerima keputusan PDIP dengan lapang dada, meskipun ada rasa kecewa karena berkeinginan merangkul semua partai ke dalam pemerintahan.

“Saya kira Pak Prabowo akan menerimanya, mau tidak mau, meskipun mungkin ada rasa kecewa mengingat Prabowo ingin agar semua partai masuk dalam pemerintahan,” kata Lili, kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2025).

Selain itu, sikap PDIP sebagai penyeimbang pemerintahan dinilai sebagai angin segar bagi demokrasi Indonesia.

Keputusan PDIP itu menunjukkan bahwa mereka tidak larut dalam bujuk rayu kekuasaan dan tetap berkomitmen terhadap prinsip demokrasi dan keberpihakan pada rakyat.

Baca juga: Gerindra Usul Pemprov DKI Beri Bansos untuk Janda di Jakarta, PDIP: Lebih Baik Beri Pelatihan

“Kita memberikan apresiasi atas sikap PDIP tersebut. Ini merupakan angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia karena PDI-P tak larut dalam bujuk rayu kekuasaan,” jelas Lili.

Sikap politik yang diambil PDIP itu tetap patut diapresiasi karena akan memainkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap pada jalurnya.

Lili menyebutkan, meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal peran oposisi sebagaimana sistem parlementer, kekuatan penyeimbang tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, menurut dia, sikap politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini harus dipahami sebagai bentuk peran kritis yang tetap konstruktif. 

Hanya saja sikap PDIP sebagai penyeimbang tidak akan sekeras sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014 lalu. 

Faktor hubungan baik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo menjadi salah satu faktor penentu.  

"PDI-P dalam memerankan sebagai penyeimbang, mungkin tidak 'segalak dan garang' pada masa SBY, bisa jadi nanti perannya soft, mengingat secara personal hubungannya baik dengan Pak Prabowo dan secara ideologi juga sama antara PDI-P dan Gerindra,” kata Lili. 

PDI-P jadi penyeimbang 

Diberitakan sebelumnya, sikap politik PDI-P disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). 

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.

Dia menyebut demokrasi yang sehat seharusnya tidak dijalankan dengan tarik-menarik kekuasaan, melainkan berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan PDI-P akan tetap berada di luar kabinet namun tidak menjadi oposisi.

Partai berlambang banteng itu memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah.

“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Dalam posisi tersebut, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi bakal bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan,” ujar Megawati.

Dia juga menekankan bahwa keberpihakan PDI-P tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan moral politik yang diajarkan Bung Karno.

(Kompas.com/Tria Sutrisna)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.