WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Pengamat politik Rocky Gerung menilai, keputusan Presiden Prabowo memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto menjadi bukti bahwa presiden sudah mulai meninggalkan pengaruh Joko Widodo alias Jokowi

Rocky menilai, amatan publik yang menilai Jokowi masih cawe-cawe di pemerintahan saat ini, membuat Prabowo berpikir.

Prabowo dinilai Rocky sedang berupaya menjauhkan persepsi tersebut.

Pembebasan Tom Lembong dan Hasto dinilai Rocky merupakan bentuk sikap Prabowo mencermati protes keras di publik

Di sisi lain, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo.

 Solo yang dimaksud Rocky adalah Presiden ke-7 RI, Jokowi, berdasarkan kediamannya.

Hal itu lantaran, pembebasan Hasto melalui amnesti menunjukkan hubungan Prabowo dengan PDIP yang mendekat.

Di sisi lain, Jokowi merupakan pecatan PDIP, dan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri jamak diketahui tidak baik-baik saja.

"Pada akhirnyanya ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita. Karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo," kata Rocky di channel Youtubenya @RockyGerungOfficial_2024, Jumat (1/8/2025).

 Menurut Rocky, sejak awal, jeratan kasus kprupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya.

"Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong dipenjara apa karena dia  mendukung kapitalis tuh," kata Rocky.

"Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu. Dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah," tambahnya.

Rocky menilai keputusan Prabowo untuk memberi amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk sikapnya dalam memahami hukum dan politik.

"intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik enggak boleh ada balas dendam."

"Karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengitip strategi," paparnya.