Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan tak ada perpecahan di partai berlambang Kakbah itu, usai Majelis Tinggi memecat Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
Arsul menegaskan, penggantian pucuk pimpinan PPP tersebut ditetapkan berdasarkan diskusi internal partai yang memang sudah lama dilakukan, dan bukan atas adanya perpecahan antara para pengurus partai.
"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah, PPP terbelah, insyaallah tidak."
Baca juga: LPSK Cium Kejanggalan, Putri Masih Cari Brigadir Yosua Setelah Diduga Alami Kekerasan Seksual
"Karena ini adalah hasil diskusi panjang di internal partai," kata Arsul saat ditemui awak media, di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9/2022).
Diskusi itu, kata Arsul, karena para kader dan pengurus PPP merasa kesatuan PPP di bawah kepemimpinan Suharso belum berjalan sesuai yang diinginkan.
Hal itu didasari Suharso juga turut menjabat sebagai Menteri Bappenas, sehingga tidak fokus merawat partai.
Baca juga: Dugaan Kekerasan Seksual yang Dialami Putri Candrawathi Janggal, Ini Kata Komnas Perempuan
Oleh karenanya, muncul kesepakatan para kader agar pimpinan PPP tidak merangkap jabatan.
"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui."
"Tadi malam itu komunikasi dari keinginan (kader), karena yang hadir dari 34 DPW PPP se-Indonesia itu ada 30 (DPW)," bebernya.
Mardiono Jadi Plt Ketua Umum
Pimpinan tiga majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memecat Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan tiga majelis partai menyikapi kegaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.
"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP, akhirnya melayangkan surat ketiga."
"Yang atas dasar kewenangannya, mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP, terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).
Usman menambahkan, pada 2-3 September 2022 di Bogor, mahkamah partai menggelar rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai.
"Bahwa menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.
Baca juga: Selama Era Jokowi, Belum Pernah Ada Panglima TNI dari Angkatan Laut, Yudo Margono Berpeluang?
Usman menambahkan, keputusan yang diambil para majelis telah meminta pertimbangan banyak pihak, tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya, serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PPP seluruh Indonesia."
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah, dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara."
Baca juga: Harga BBM Naik, Warga Jakarta Timur: Pemerintah Senangnya Kok Ngumpet-ngumpet dan Diam-diam?
"Sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berasaskan Islam ini," paparnya.
KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau seluruh jajaran pengurus dan pejuang PPP, terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.
"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil, agar target perjuangan bisa terwujud."
Baca juga: Legislator PKS: Pemerintah Tak Mendengar Masukan Rakyat, Subsidi Tidak Tepat Sasaran Berlanjut
"Ikhtiar politik terus kita lakukan, semoga Allah meridai perjuangan kita, Aamiiin," bebernya.
Usman mengatakan, pihaknya telah menunjuk H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP.
"Saudara H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020 - 2025," ungkap Usman.
Baca juga: Harga BBM Naik, Din Syamsuddin: Rezim Jokowi Abai Terhadap Amanat Penderitaan Rakyat
Penunjukkan Plt Ketum PPP dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten.
"Musyawarah kerja nasional yang bertempat di Banten dihadiri oleh pimpinan majelis syari'ah, pimpinan majelis kehormatan, pimpinan majelis pertimbangan, pimpinan dan lembaga DPP PPP, Banom, dan pimpinan wilayah dari 29 provinsi," terang Usman.
Usman juga mengatakan, Suharso sedianya ingin menyatakan pengunduran diri dalam dalam acara mukernas tersebut.
Baca juga: Harga BBM Naik, YLKI: Jangan Aji Mumpung Naikkan Harga Komoditas Pangan dan Lainnya
Namun, hingga ditutupnya acara, Suharso tak memberikan respons dan konfirmasi perihal tersebut. Sehingga, Majelis Partai memutuskan menunjuk Plt Ketum PPP.
"Kabarnya beliau mau mengundurkan diri, namun ditunggu hingga ditutupnya acara mukernas, tidak ada konfirmasi baik melalui telepon, WhatsApp, atau surat."
"(Sehingga) diputuskan menunjuk Plt Ketum PPP," jelasnya. (Rizki Sandi Saputra)