Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, SEMANGGI - Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengapresiasi capaian percepatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Forkopimda dan pihak lainnya.
Karena, berhasil menuntaskan target vaksinasi di Jakarta yang telah mencapai angka 9.017.051 orang atau 100,08 persen untuk dosis pertama, dan 4.260.251 jiwa atau 47,6 persen untuk dosis kedua.
Namun, kata Teguh, Ombudsman Jakarta Raya mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, berdasar data itu, 3,7 juta di antaranya adalah warga non DKI Jakarta.
Baca juga: Jokowi: Penyakit Adalah Masalah Bersama, Menjadi Sehat Adalah Agenda Bersama
Total target warga di atas 12 tahun yang bisa divaksin sebanyak 9.007.307 orang.
Sementara, total jumlah penduduk DKI Jakarta, kata Teguh, sebanyak 10.467.629 jiwa, berdasar data BPS tahun 2020.
"Jadi pencapaian di DKI ini baru pelampauan dari jumlah vaksin yang disediakan Kementerian Kesehatan, untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, sebesar 8.941.211 dosis."
Baca juga: BOR Nasional Turun Jadi 48,14 Persen, Jokowi Minta Testing Covid-19 Terus Diperbanyak
"Dan belum capaian target angka minimum herd immunity warga DKI sendiri," kata Teguh kepada Wartakotalive, Senin (16/8/2021).
Menurut Teguh, pendekatan melalui metode pendaftaran online dan metode serbuan vaksin sebagai event kolaboratif vaksinasi, efektif mengejar angka vaksinasi harian, dan pencapaian target vaksin Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, juga mendukung target angka vaksinasi nasional.
Baca juga: Siang Ini Komnas HAM Ungkapkan Hasil Penyelidikan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK
Apalagi, katanya, diimbangi dengan penyediaan vaksin yang nyaris tak terbatas bagi DKI Jakarta oleh pihak Kemenkes.
"Namun, metode ini tidak cukup efektif untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri."
"Dan justru menghadirkan ambiguitas permasalahan data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi."
Baca juga: SnackVideo, WHO, Kemkominfo, dan Yayasan CARE Peduli Kolaborasi Bantu Masyarakat Hadapi Pandemi
"Juga menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah pemerintah daerah dan warga di wilayah aglomerasi."
"Serta menghadirkan kerumunan massa dari wilayah aglomerasi ke Jakarta," ulas Teguh.
Terlebih, kata Teguh, rencana tersebut akan dilanjutkan hingga jumlah vaksinasi di Jakarta mencapai angka 11 juta.
Baca juga: Pemprov DKI Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustusan Secara Tatap Muka, Virtual Atau Online Boleh
"Pendaftaran online melalui Aplikasi JAKI dan keterbukaan Jakarta untuk melakukan vaksinasi bagi warga luar, membuat vaksinasi di Jakarta kurang memfokuskan target vaksinasi bagi warganya sendiri," paparnya.
Sehingga, kata Teguh, baru mencapai 60 persen dari target vaksinasi warga Jakarta untuk dosis pertama, dan sekitar 25 persen yang menerima dosis 2.
"Di sisi lain, ketersediaan vaksin yang melimpah di Jakarta dan kemudahan pendaftaran bagi warga non DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksin di Ibu Kota, menjadi pekerjaan dua kali."
Baca juga: Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Beraktivitas, Wagub DKI: Mudah-mudahan tidak Memberatkan Warga
"Karena harus dilakukan pemilahan data ulang termasuk data warga wilayah penyangga yakni bodetabek, dari total penerima vaksin di Jakarta," tuturnya.
Akses informasi yang tersentral dari Aplikasi Peduli Lindungi dan P-care, kata Teguh, tidak otomatis langsung terpilah by name dan by address, yang bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah.
"Walaupun setiap orang yang dilakukan vaksin sudah dimintakan Nomor Induk Kependudukannya."
Baca juga: HUT ke-76 RI, Besok Helikopter TNI AU Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa di Langit Jakarta
“Sampai saat kami melakukan permintaan keterangan kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021, diketahui semua daerah penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta," ungkap Teguh.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah penyangga Bodetabek, melakukan pembersihan data vaksinasi Covid-19 di Jakarta.
"Sehingga daerah penyangga seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel dan Tangerang, bisa mengetahui lebih detail warga mereka yang sudah mendapat vaksin di Jakarta."
Baca juga: Tempat Tidur Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta Kini Cuma Terisi 27 Persen
”Pembersihan data ini akan ‘merugikan’ Jakarta dari sisi angka pencapaian dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga," ucap Teguh.
Tetapi sekali lagi, tegas Teguh, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi.
"Namun yang terpenting adalah tercapainya herd immunity di semua daerah aglomerasi,” ujarnya.
Update Vaksinasi
Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 54.382.680 (25,75%) penduduk hingga Senin (16/8/2021).
Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 28.524.986 (13,35%) orang.
Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.
Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 14 Agustus 2021: 28.598 Pasien Baru, 31.880 Orang Sembuh, 1.270 Wafat
Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).
Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.
Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
Baca juga: Tak Usah Khawatir, Vaksin Covid-19 Tidak Menurunkan Kesuburan Pria dan Wanita
Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang, sedangkan populasi vaksinasi sebanyak 12.552.001 orang.
Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 14 Agustus 2021, dikutip Wartakotalive dari laman Covid19.go.id:
DKI JAKARTA
Jumlah Kasus: 839.268 (21.9%)
JAWA BARAT
Jumlah Kasus: 653.742 (17.1%)
JAWA TENGAH
Jumlah Kasus: 442.979 (11.6%)
JAWA TIMUR
Jumlah Kasus: 356.310 (9.3%)
KALIMANTAN TIMUR
Jumlah Kasus: 139.464 (3.6%)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jumlah Kasus: 137.525 (3.6%)
BANTEN
Jumlah Kasus: 124.249 (3.2%)
RIAU
Jumlah Kasus: 113.839 (3.0%)
SULAWESI SELATAN
Jumlah Kasus: 96.953 (2.5%)
BALI
Jumlah Kasus: 94.956 (2.5%)
SUMATERA BARAT
Jumlah Kasus: 81.325 (2.1%)
SUMATERA UTARA
Jumlah Kasus: 80.163 (2.1%)
KALIMANTAN SELATAN
Jumlah Kasus: 58.072 (1.5%)
SUMATERA SELATAN
Jumlah Kasus: 54.611 (1.4%)
NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Kasus: 52.686 (1.4%)
KEPULAUAN RIAU
Jumlah Kasus: 49.837 (1.3%)
LAMPUNG
Jumlah Kasus: 42.044 (1.1%)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jumlah Kasus: 41.636 (1.1%)
KALIMANTAN TENGAH
Jumlah Kasus: 39.356 (1.0%)
SULAWESI TENGAH
Jumlah Kasus: 34.377 (0.9%)
KALIMANTAN BARAT
Jumlah Kasus: 31.371 (0.8%)
PAPUA
Jumlah Kasus: 29.956 (0.8%)
SULAWESI UTARA
Jumlah Kasus: 29.386 (0.8%)
KALIMANTAN UTARA
Jumlah Kasus: 27.605 (0.7%)
ACEH
Jumlah Kasus: 27.123 (0.7%)
JAMBI
Jumlah Kasus: 24.708 (0.6%)
NUSA TENGGARA BARAT
Jumlah Kasus: 23.060 (0.6%)
PAPUA BARAT
Jumlah Kasus: 21.450 (0.6%)
BENGKULU
Jumlah Kasus: 21.284 (0.6%)
SULAWESI TENGGARA
Jumlah Kasus: 18.477 (0.5%)
MALUKU
Jumlah Kasus: 14.051 (0.4%)
MALUKU UTARA
Jumlah Kasus: 11.162 (0.3%)
SULAWESI BARAT
Jumlah Kasus: 10.370 (0.3%)
GORONTALO
Jumlah Kasus: 10.156 (0.3%). (*)