Baca tanpa iklan
Laporan Wartakotalive.com Andika Panduwinata
WARTA KOTA, TIGARAKSA - Pengurus DPC Demokrat Kabupaten Tangerang beserta kader dan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat menolak Kongres luar biasa ( KLB) yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu.
Dalam kegiatan itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum dianggap ilegal dan inkonstitusional
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi.
Ia memberikan pernyataan sikap bahwa seluruh pengurus dan anggota DPRD serta kader Demokrat mendukung kepemimpinan AHY.
Baca juga: Buntut KLB Deli Serdang, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Bakal Pecat Kader yang Membelot
Baca juga: Tetap Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Gelar Aksi Cap Jempol Darah
"Kami tidak pernah mengirimkan mandat atau utusan untuk mewakili kongres di Sumatera Utara," ujar Dedi, Minggu (7/3/2021).
Dedi mengatakan sampai saat ini dirinya tetap tegak lurus mendukung kepemimpinan yang sah hasil kongres Maret 2020 yakni Agus Hari Murti Yudoyono.
Menurutnya kudeta politik yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatas namakan Demokrat adalah ilegal.
Baca juga: DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang Tegaskan Tolak KLB di Deli Serdang
Baca juga: Dukung SBY Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Kabupaten Bogor Minta Kemenkumham Tak Berdiam Diri
"Kami meminta kepada kader Demokrat untuk tenang dan tidak panik," ucap Dedi.
Hal senada dikatakan Sekretaris Fraksi Demokrat Kabupaten Tangerang Yaya Ansori. Dirinya menyebut seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Demokrat menolak Kongres luar biasa ( KLB), karena sudah merampas dan menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kami pastikan bahwa anggota Dewan dari Fraksi Demokrat tetap solid mendukung kepemimpinan AHY dan menolak KLB," kata Yaya.
Kantor DPP Partai Demokrat dijaga ketat
Buntut pengukuhan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat dijaga ketat oleh Satgas dan para kader Demokrat.
Politisi Demokrat sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiono, mengungkapkan, penjagaan di kantor DPP dimulai semenjak Jumat (6/3/2021).
Ia pun membagikan potret ketika dirinya dan sejumlah kader berjaga selama 24 jam untuk mengamankan kantor DPP.
Baca juga: Partainya Dikudeta, SBY Bakal Pimpin Demo ke Istana, ProDem Siap Kerahkan Anggota Lawan Penindasan