Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan persoalan internal Partai Demokrat.
"Pak Jokowi itu Presiden kita loh."
"Jangan kita tambah beban lagi permasalahan di dalam rumah tangga Demokrat."
• Ketua KNKT Pastikan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Utuh Sampai Membentur Air, Tidak Meledak di Udara
"Pak Jokowi lagi membenahi kaitan dengan pandemi, masalah ekonomi dan sebagainya, beliau sedang kerja keras," papar Ruhut saat dihubungi, Rabu (3/1/2021).
Ruhut yang saat ini kader PDIP, menyebut AHY telah bersikap kekanak-kanakan, padahal dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
"Sudahlah, saya katakan kekanak-kanakan, karena dia melempar polemik tapi tidak menyebut nama-nama, itu kan tidak baik," ucap Ruhut.
• Diperiksa Soal Cuitan Evolusi kepada Natalius Pigai, Abu Janda Pusatkan Seluruh Pikiran dan Tenaga
"Sekarang disebut (nama-nama), meski bukan dia yang sebut, orang-orang sekitar dia."
"Mestinya dia yang ngomong sebagai ketua umum, ambil alih, dan jangan bikin surat ke Pak Jokowi," sambung Ruhut.
Selain membawa Presiden ke dalam persoalan internal Demokrat, Ruhut juga menyayangkan beberapa politikus partai berlambang Mercy menyebut nama Moeldoko sebagai pihak penggerak kudeta.
• Jokowi Teken PP 4/2021, Gaji Ketua Ombudsman Naik Jadi Rp 29,9 Juta, Anggota Rp 25,4 Juta
"Pak Moeldoko itu tidak bisa disalahkan, beliau sebagai pejabat negara, ada yang tidak senang dengan AHY datang ke rumahnya, curhat," ucap Ruhut.
Ruhut pun menyebut tuduhan kepada Moeldoko dikaitkan dengan Pemilu 2024, sangat tidak mendasar.
"Banyak pernyataan, seolah beliau mau pakai Demokrat sebagai perahu Capres 2024, aduh masih jauh."
• MAKI Ungkap Keterlibatan Anggota DPR di Kasus Suap Bansos Covid-19, Pakai Kode Bina Lingkungan
"Jangan ngarang cerita, apalagi disebut tiap cabang dikasih Rp 100 juta, bener enggak itu?"
"Itu kan yang belum tentu benar, jangan diomongin, nanti malah fitnah," papar Ruhut.
Oleh sebab itu, Ruhut meminta AHY bersikap bijaksana sebagai pemimpin partai, dan melakukan pemanggilan pihak-pihak internal Demokrat yang diduga melakukan rencana kudeta.
"Panggil mereka, tidak usah ribut-ribut di media, apalagi gosip, akhirnya menyerang Pak Jokowi, serang Pak Moeldoko. Itu tidak baik," ucap Ruhut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang hendak merebut paksa kepemimpinan partai yang dipimpinnya.
Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI
Tak hanya kader dan mantan kader Partai Demokrat, gerakan politik itu disebut melibatkan pejabat penting di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Merespons hal tersebut, mantan Kader Partai Demokrat Gede Pasek Suardika meminta AHY membuka siapa saja sosok yang dimaksud ingin merebut paksa Partai Demokrat.
Jangan sampai, pernyataan AHY itu menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan fitnah.
Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis
"Sebaiknya agar tidak menimbulkan multitafsir, saling menduga yang bisa menjurus fitnah."
"Alangkah bagusnya dibuka saja secara vulgar," kata Gede Pasek saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/2/2021).
Gede Pasek yang saat ini menjabat Sekjen Partai Hanura menilai, tidak elok jika hanya menyebarkan narasi tanpa bukti yang detail.
Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan
Apalagi, AHY menyebut ada mantan kader Demokrat dan ada pejabat di lingkungan Presiden Jokowi.
Dia kembali mengimbau kepada AHY untuk membuka sosok 'gerakan kudeta' tersebut.
"Katanya sudah pegang bukti, buka saja agar tidak malah menjadi sinetron politik atau gosip politik mirip artis yang ingin naikkan rating," ucap Gede Pasek.
Baca juga: Cuitan Abu Janda Bikin Gaduh, Yenny Wahid: NU Diajari untuk Mengayomi, Tidak Membuat Keresahan
AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).
"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."
Baca juga: Jokowi: Kita Harus Omong Apa Adanya, PPKM Tidak Efektif, Kita Tidak Tegas dan Tak Konsisten
"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."
"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.
AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.
Baca juga: Tanggapi Cuitan Abu Janda, Romo Benny: Agama Bukan Komodifikasi Olok-olok, Bijaksana Lah
Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.
AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Akhir April 2021, Setelah TNI dan Polri
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," bebernya.
Adapun, terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Kabupaten Bekasi 1 Februari 2021: Pasien Baru Tambah 135 Orang
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, masih kata AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang besar.
"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya."
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," sambungnya.
Baca juga: Sidang Praperadilan Penembakan 6 Anggota FPI, Kuasa Hukum Singgung Peraturan Kapolri
Lebih lanjut, AHY berharap informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar.
"Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," paparnya. (Seno Tri Sulistiyono)