Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah diharapkan terbuka atas progress dan data vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2021.
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto, meminta pemerintah melaporkannya secara berkala kepada publik, agar masyarakat paham dan mengerti program nasional ini berjalan baik.
"Pemerintah perlu melaporkan progress vaksinasi Covid-19 ini."
Baca juga: KNKT Kini Pimpin Pencarian CVR SJ 182 Setelah Operasi SAR Dihentikan, Jokowi Berharap Ketemu
"Sama seperti halnya melaporkan setiap hari kasus terkonfirmasi Covid-19," ujar Tri dalam diskusi virtual 'Vaksinasi Covid-19 Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi,' Jumat (22/1/2021).
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pula agar pemerintah membuka data penerima vaksin Covid-19 kepada daerah.
Selama ini menurutnya, data tersebut masih dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga pemda sulit mencari tahu siapa saja penerima vaksinasi tersebut.
Baca juga: Pemerintah Siap Luncurkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar, tapi Harus Murah, Orang Kaya Diminta Sabar
"Data itu masih kewenangan pusat, jadi saya itu tidak tahu siapa yang belum menerima vaksin."
"Serahkanlah data penerima vaksin secara desentralisasi kepada daerah."
"Orang lapangan tahu betul mana yang parah, mana yang tidak," ujar pria yang karib disapa Kang Emil ini.
Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri, Ini 4 Jenderal yang Berpeluang Jabat Kabareskrim Versi IPW
Di Jawa Barat, dari data pemerintah pusat, ada 19 ribu penerima vaksin Covid-19 tahap pertama di Jawa Barat.
Namun, hingga saat ini baru 4 ribu tenaga kesehatan yang menerima suntikan vaksin.
"Yang gagal disuntik vaksin ini bagi dua kategorinya."
Baca juga: Prabowo Bakal Rekrut 25 Ribu Anggota Komponen Cadangan, Ini Fasilitas yang Didapat
"Pertama, penerimanya tidak bisa divaksin karena tekanan darah di atas 140, serta kedua karena tidak datang," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021) pagi.
Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 perdana.
Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir
Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data saintifik lainnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi ini.
Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi Covid-19 perdana yang dilaksanakan di beranda Istana Merdeka kali ini.
Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan
Nama-nama perwakilan tersebut ialah:
1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);
2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);
2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);
4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);
5. Jenderal Idham Azis (Kapolri); dan
6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).
Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4
Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah.
Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku
Selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020.
Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.
Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Baca juga: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Rizieq Shihab, Penetapan Tersangka Sah Secara Hukum
Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.
Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang figur publik.
Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya.
Baca juga: Rizieq Shihab Jadi Tersangka di Tiga Kasus Berbeda, Kuasa Hukum: Sudah Dibidik
Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), dan Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).
Lalu, Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).
Turut pula perwakilan lainnya, yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), dan Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia).
Baca juga: Setelah Okky Bisma, Tiga Korban Sriwijaya Air SJ182 Berhasil Diidentifikasi Lagi, Ini Identitasnya
Kemudian, Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).
Tampak juga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan dr Reisa Asmo Subroto.
Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 ini.
Baca juga: Satu dari 3 Korban Kecelakaan Pesawat SJ 182 yang Teridentifikasi Hari Ini Adalah Kopilot
Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.
Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin Covid-19 kali ini.
Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin. (Rina Ayu)