Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR, setelah menolak divaksin Covid-19 produksi Sinovac.
Ribka mengaku merasa lucu dan tertawa menanggapi rotasi yang dilakukan kepada dirinya.
Sebab, kini dirinya yang berlatar belakang dokter harus mengurus permasalahan terkait minyak dan listrik.
Baca juga: Sudah Simulasi, Besok Tenaga Kesehatan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Mulai Divaksin
"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik."
"(Jadi) Ketawa sendiri," ujar Ribka ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (19/1/2021).
Ribka mengaku baru kali ini dipindahkan ke komisi lain, selama menjadi wakil rakyat.
Baca juga: Rumah Sakit Rujukan Penuh, Wisma Atlet Mulai Rawat Pasien Covid-19 Bergejala Berat
Ribka sudah 17 tahun bertugas di Komisi IX DPR. 10 tahun di antaranya ia menjadi Ketua Komisi IX DPR.
"Aku belum pernah pindah komisi, baru sekarang."
"Lamanya di Komisi IX sudah 17 tahun, 10 tahun jadi Ketua Komisi IX," ungkapnya.
Baca juga: Karena Alasan Ini, Rizieq Shihab Menolak Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus RS UMMI
Disinggung mengenai akankah latar belakangnya sebagai dokter menjadi penghambat kerjanya di Komisi VII, Ribka membantahnya.
"Tidak sih," cetusnya.
Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews, Senin (18/1/2021) malam.
Baca juga: Sore Ini Bakamla dan KRI Rigel Serahkan 2 Kantong Bagian Tubuh Korban dan Serpihan Pesawat SJ 182
Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 itu terkait perubahan penugasan di alat kelengkapan dewan, dan ditujukan kepada pimpinan DPR.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.
Ribka menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Baca juga: PPATK Sudah Blokir 92 Rekening FPI dan Afiliasinya, Akhir Bulan Ini Analisis Ditargetkan Selesai
Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.
Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.
Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.
Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 di Istana Mulai Pukul 10.00, Bakal Disiarkan Langsung
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak tegas divaksin Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan Cina, Sinovac, itu.
Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 12 Januari 2021: Pasien Positif Melonjak 10.047 Jadi 846.765 Orang
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."
"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."
Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19, Maruf Amin Kapan?
"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek."
"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tuturnya di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Baca juga: Jokowi Lebih dari 5 Kali Telepon Menhub Tanyakan Perkembangan Kecelakaan SJ182, Ini Instruksinya
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi."
"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."
Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir
"Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi."
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini."
"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," ucapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan
Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"
"Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000."
"Pasti yang murah untuk orang miskin."
Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin."
"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, habis ini stunting, udah tau deh, udah dipola kesehatannya."
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya. (Vincentius Jyestha)