Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah via Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diminta melakukan protes diplomatik keras terhadap negara pemilik drone bawah laut, yang ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews, Sabtu (2/1/2020).
“Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut."
Baca juga: Front Persatuan Islam Bakal Ajukan Surat Keterangan Terdaftar Atau Tidak? Ini Kata Aziz Yanuar
"Dan bila perlu tindakan tegas lainnya,” ujar Hikmahanto.
Protes keras dan tindakan tegas ini, menurut dia, dilakukan terlepas apakah negara tersebut adalah negara sahabat, bahkan adanya ketergantungan Indonesia secara ekonomi.
“Jangan sampai terulang kembali insiden atas agen intelijen Jerman."
Baca juga: Pandemi Covid-19 di Indonesia Masuki Tahap Kritis pada 6 Bulan Pertama 2021, Ini Alasannya
"Kemlu hanya puas dengan klarifikasi Kedubes Jerman, dan agen tersebut dipulangkan oleh Kedubes tanpa ada protes diplomatik.”
“Seharusnya Kemlu melakukan tindakan yang lebih tegas lainnya bila kegiatan mata-mata terkuak,” paparnya.
Dia menjelaskan, hal ini semua dilakukan agar diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI benar-benar diperankan oleh Kemlu.
Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 2 Januari 2021: Pasien Positif Tambah 7.203 Jadi 758.473 Orang
“Jangan sampai Indonesia dianggap lemah, bahkan mudah untuk diajak berkompromi, saat tindakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain terkuak,” ucapnya.
Sebelumnya, diduga ada negara tertentu yang menempatkan drone bawah laut.
Drone bawah laut ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, dan langsung diamankan TNI AL.
Baca juga: Ini Rekomendasi KPK Cegah Korupsi Pengadaan Vaksin Covid-19, Jangan Langsung Beli dalam Jumlah Besar
Drone yang diduga milik Cina ini saat ini telah diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makassar.
Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengatakan pemerintah perlu segera menyelidiki untuk mengungkap asal usul drone tersebut.
Jika drone tersebut terbukti milik Cina atau negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Baca juga: Muncul Organisasi Baru Berakronim FPI, Mahfud MD: Mendirikan Apa Saja Boleh Asal Tak Melanggar Hukum
"Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia."
"Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing."
"Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia, dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia."
Baca juga: Warga Depok yang Meninggal Akibat Covid-19 Bisa Dapat Santunan Kematian Rp 15 Juta, Ini Syaratnya
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan."
"Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tesebut," beber Sukamta lewat keterangan tertulis, Sabtu (2/1/2021).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia.
Baca juga: Ungkit Daya Beli Masyarakat, Jokowi Bakal Luncurkan Program Bansos 2021 pada 8 Atau 14 Januari
Menurutnya, hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh," jelasnya.
Sukamta pun menilai Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi.
Baca juga: Tanpa Gejala, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Positif Covid-19
Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang andal.
Lebih dari itu, lanjutnya, pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang masuk ke wilayah Indonesia ini tidak terulang lagi.
Di sisi lain, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
Baca juga: 504 Nakes Indonesia Gugur Akibat Covid-19 Sepanjang 2020, Tertinggi di Asia, 5 Besar di Dunia
"Ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia."
"Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik."
"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing."
Baca juga: Uji Coba SPKLU PLN, Erick Thohir Bilang Jakarta-Bali Pakai Mobil Listrik Cuma Butuh Rp 200 Ribuan
"Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melalukan patroli secara ketat," ucapnya.
Menyadur ABC News, Jumat (1/1/2021), kendaraan bawah air tak berawak atau UUV itu ditemukan pada 20 Desember, namun baru dilaporkan enam hari kemudian.
Drone itu memiliki panjang 225 sentimeter, dengan lebar sayap 50 Cm dan antena trailing sepanjang 93 Cm.
Menurut pakar keamanan, drone pengintai atau mata-mata tak bertenaga ini berteknologi tinggi, dan dikenal sebagai pesawat layang dan mengandalkan propulsi daya apung variabel.(Srihandriatmo Malau/Vincentius Jyestha)