Breaking News:

FPI Bubar

Front Persatuan Islam Bakal Ajukan Surat Keterangan Terdaftar Atau Tidak? Ini Kata Aziz Yanuar

Suatu ormas, lanjut Aziz, dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/ Budi Sam Law Malau
Aziz Yanuar 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Aziz Yanuar, kuasa hukum Front Persatuan Islam (FPI), bicara soal legalitas organisasi masyarakat pengganti Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Menurutnya, ormas manapun bebas memilih mendaftarkan atau tidak mendaftar.

"Ormas yang tidak mendaftarkan diri atau tidak terdaftar atau tidak SKT, bukan berarti ormas tersebut ilegal," kata Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Jual Motor di Facebook Lalu COD dengan Korban, Begal Bercelurit Diciduk Polisi di Serang Baru Bekasi

Apalagi, menurut Aziz, jika sampai dianggap secara de jure telah bubar, justru sebaliknya ormas bebas memilih mendaftarkan diri ataupun tidak.

"Dan tidak dapat dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh sebab masalah pendaftaran."

"Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 halaman 125," jelasnya.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Bakal Berlangsung Lebih dari Setahun, 3M Tetap Wajib Dijalankan

Menurut MK, kata Aziz, yang menjadi prinsip pokok bagi ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu.

"Dan, dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu ormas yang tidak berbadan hukum telah mendaftarkan diri, haruslah diakui keberadaannya sebagai ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional," papar Aziz.

Suatu ormas, lanjut Aziz, dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 31 Desember 2020: Tambah 8.074, Pasien Positif Jadi 743.198 Orang

"Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang, tidak mendapat pelayanan dari pemerintah."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved