Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi situasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang terkesan genting belakangan ini.
Meski mengatakan situasi bidang politik hukum, dan keamanan secara umum dalam keadaan baik, Mahfud MD sempat menyinggung dugaan adanya gerakan yang membonceng nama Rizieq Shihab dan FPI.
Menurut Mahfud MD, gerakan tersebut agak memanas akhir-akhir ini, dan perlu disikapi secara hati-hati.
Baca juga: Besok Pencoblosan, 1.023 Petugas Penyelenggara Pilkada 2020 Masih Positif Covid-19, Indikator Rawan
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di tayangan yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu (5/12/2020).
"Sebenarnya sih secara umum kita melihatnya baik-baik saja di luar soal ini ya."
"Kan ini soal gerakan yang membonceng nama Habib Rizieq, FPI, 212 dan sebagainya."
Baca juga: Libur 9 Desember Juga Berlaku di Daerah Tanpa Pilkada, Buruh Masuk Kerja Berhak Dapat Upah Lembur
"Kan memang gerakannya agak memanas dan memang kita harus hati-hati juga," tutur Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, sebetulnya mudah bagi pemerintah untuk menghitung kekuatan gerakan tersebut secara militer dan keamanan.
Ia pun mengatakan mudah bagi pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer untuk membungkam gerakan-gerakan tersebut.
Baca juga: Nasib Ahmad Yani di Kasus Ujaran Kebencian UU Cipta Kerja Bakal Ditentukan di Gelar Perkara
Namun demikian, kata dia, Indonesia adalah negara demokrasi.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin menakut-nakuti rakyat.
Mahfud MD mengatakan, oleh karena itu ia meminta agar permasalahan tersebut harus diselesaikan secara persuasif, meski membuat pemerintah terkesan gamang menghadapi persoalan.
Baca juga: DAFTAR 5 Paslon Pilkada Penerima Sumbangan Dana Kampanye Tertinggi Versi ICW: Tembus Rp 7,6 Miliar
Ia lalu mencontohkan persoalan di Papua. Mahfud MD menjelaskan pemerintah bisa saja menyelesaikannya dengan cepat melalui jalan kekerasan.
Namun, menurutnya pemerintah telah mengambil sikap dan berpedoman pada kehati-hatian dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya korban sipil dan pelanggaran HAM.
Baca juga: 5 Paslon Penerima Sumbangan Dana Kampanye Tertinggi dari Parpol Versi ICW: Menantu Jokowi Nomor 2