Omnibus Law Cipta kerja

Meski Berbau Pencitraan,Pengamat sebut Tindakan Anies dan Ridwan Kamil Temui Demonstrans Sudah Tepat

Gubernur Anies Baswedan berkunjung ke lokasi rusuh di Jalan MH Thamrin pada Kamis (8/10/2020) malam

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah memandang, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi para demonstran sangatlah tepat.

Meski gejolak penolakan itu berasal dari kebijakan pemerintah pusat, namun Anies tetap memiliki kewajiban untuk menenangkan warganya yang protes terhadap kebijakan itu lewat unjuk rasa yang berujung ricuh.

“Anies mengambil momen yang tepat dari sisi pencitraan kalau dalam artian politik. Dan itu (kedatangan ke massa) juga bentuk tanggung jawab dia (Anies) sebagai kepala daerah,” kata Trubus saat dihubungi pada Kamis (8/10/2020) malam.

Detik-detik Massa Timpuk Mobil Kapolres, Wakapolres dan Dandim Bekasi Kota saat Patroli

Anies Baswedan Khawatir Ada Klaster Covid-19 pasca-Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Trubus mengatakan, kehadiran Anies ke massa juga bisa dikatakan mewakili kehadiran pemerintah pusat yang berhalangan hadir dalam aksi unjuk rasa itu.

Apalagi Anies yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, telah berjanji akan membahas soal penolakan tersebut bersama para gubernur lainnya.

“Jadi yang muncul itu tanggung jawab dia sebagai gubernur, karena presidennya nggak ada. Artinya pemerintah pusat tidak menghadiri, yah dia sebagai penguasa wilayah Jakarta dan sementara demonstrasinya di situ jadi dia datang,” jelasnya.

Anies Baswedan Sebut 11 Halte Transjakarta Rusak, Biaya Perbaikan Sekitar Rp 25 miliar

“Seperti halnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang menemui massa. Jadi, sama menunjukkan ada tanggung jawab sebagai kepala daerah,” tambahnya.

Namun dibalik itu, Trubus memandang ada kesan politik saat kedua kepala daerah itu mendatangi massa.

Kesan politik yang dimaksud adalah membangun kepercayaan publik bahwa mereka ada di barisan masyarakat.

“Yah sedikit pencitraan politik, termasuk (gubernur) Jawa Barat juga. Karena Jawa Barat juga menyatakan ketidaksetujuannya juga kan, bahkan mengirim surat kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu,” katanya.

Cegah Penularan Covid-19, Sebelum Berkumpul dengan Keluarga Demonstrans Disarankan Bersihkan Diri

Halaman
1234

Berita Populer